Berita UtamaInforial

Blusukan di Sorong, Mas Menteri Dengar Curhat Guru dan Murid

SORONG, papuabaratnews.co – Di tengah pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim blusukan alias mengunjungi sejumlah sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Satu di antaranya adalah SMK Negeri 3 Kota Sorong di Jalan Basuki Rahmat KM. 12. Dalam kunjungannya, mas Menteri Nadiem meninjau langsung sejumlah alat kelengkapan atau peralatan praktek masing-masing kejuruan yang ada di sekolah itu.

Selain itu juga, Nadiem melihat hasil karya yang dibuat oleh siswa-siswi SMK 3 Sorong sesuai dengan kejuruan yang diambil oleh para siswa, seperti membuat panel LED kontrol via jaringan BTE android, MSC NET, kanopi dan teralis, dan lain-lain.

Selanjutnya Nadiem mengadakan diskusi terbuka dengan para guru dan siswa untuk menampung aspirasi mereka. Dalam diskusi tersebut, salah seorang guru ingin para tenaga pengajar, khusunya honorer yang ada di wilayah Indonesia Timur, diprioritaskan untuk ikut tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menanggapi keinginan guru tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa tahun ini, semua guru-guru honorer bisa yang mengikuti tes seleksi PPPK tanpa antrean.

“Ini tahun pertama di 2021 bahwa semua guru honorer se-Indonesia bisa mengikuti tes untuk jadi PPPK. Sudah tidak ada antrian, semua bisa mengambil tes seleksi. Untuk diketahui, PPPK Gaji dan tunjangannya setara dengan PNS, keduanya hanya beda, ” jelas Nadiem Makarim.

Nadiem mengatakan, undang-undang Indonesia tidak lagi memperbolehkan untuk mengangkat ASN atau PPPK tanpa tes seleksi. Menurutnya, hal tersebut sudah sangat adil.

“Jadi bedanya tidak ada antrian, mengenai prioritas kalau ada jumlah tes yang didahulukan itu tidak diperlukan, semuanya bisa mengambil tes. Ini saatnya kita membuktikan kelayakan guru-guru honorer, semua dapat kesempatan yang sama,” terang Nadiem.

Bukan cuma itu, sambung Nadiem, kalau gagal pun bisa mengambil kedua kali, bisa ketiga kali. Selain itu, Kemendikbud juga sudah mempersiapkan modul online untuk pembelajaran, sehingga guru yang benar-benar termotivasi untuk ikut seleksi PPPK bisa belajar secara mandiri.

“Yang lolos seleksi akan langsung dijadikan PPPK, jadinya bukan kita mengangkat 1 juta guru, kita menyiapkan kapasitas 1 juta tapi kalau yang lolos hanya 100.000 ribu orang yang itu juga yang kita angkat,” tegasnya.

“Karena setiap formasi yang lolos PPPK itu sudah ada anggarannya di pusat, jadinya tidak akan keluar lagi dari APBD. Tolong pihak sekolah untuk dorong dinasnya membuatkan formasinya, karena anggarannya sendiri sudah ada dari pusat,” pungkas Nadiem.

Selain guru, para murid juga mengeluhkan proses belajar mengajar secara daring. Menurut mereka, pembelajaran secara daring tidaklah efektif, apalagi yang berasal dari sekolah menengah kejuruan.

“Kami ingin belajar secara tatap muka, karena kalau belajar online lebih banyak teorinya sedangkan di jurusan kami semestinya harus melakukan praktek. Selain itu juga kami memerlukan bantuan kuota belajar, “keluh salah satu murid SMK 3 Kota Sorong.

Menanggapi siswa tersebut, Nadiem mengatakan bahwa sistem pembelajaran tatap muka sudah dilakukan, tergantung dari kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing.

“SMK itu boleh tatap muka untuk prakteknya, kalau kemarin karena zona merah dan kuning jadi tidak boleh di kelas. Jadi silahkan diskusikan dengan kepala dinas, Gubernur dan anda sendiri, sudah siap apa belum. Kalau untuk Indonesia timur saya condong mendorong untuk memulai tatap muka yang penting tidak boleh lebih dari 50 persen kapasitas,“ kata Nadiem.

Nadiem lalu meminta pihak sekolah agar mengajukan formasi sebanyak-banyaknya kepada dinas terkait. Sebab, setiap formasi yang dinyatakan lolos sudah disiapkan anggarannya dari pusat. (PB7)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 11 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.