BMP Dorong Pembentukan Fraksi Otsus di Kabupaten/Kota

MANOKWARI, PB News – Untuk mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) dari pembagian sebesar 90 persen dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 10 persen dikelola provinsi sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur, maka diperlukan pengawasan langsung guna mencegah tindakan penyelewengan anggaran tersebut.

Wakil Ketua 2 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia Provinsi Papua Barat Yafet Valentinus Wainarisi, mengatakan, dorongan pembuatan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang pembentukan Fraksi Otsus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 13 kabupaten/kota menjadi formulasi efektif atas dinamika tata kelola dana otsus yang hinggga kini belum maksimal dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat asli Papua.

“Solusinya adalah menciptakan pengawasan anggaran di tingkat kabupaten/kota. Dan yang punya hak bugeting (anggaran,red) adalah DPRD, maka harus dibentuklah di kabupaten/kota,” kata dia ketika menggelar konfrensi pers di Sekretariat DPD BMP RI Provinsi Papua Barat, Minggu (3/5/2018).

Yafet menegaskan, presentasi dorongan pembentukan Fraksi Otsus di setiap kabupaten/kota menjadi langkah strategis kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana otsus. Selain itu, dengan adanya Fraksi Otsus maka ruang terjadinya tindakan korupsi dapat dicegah secara dini. Contohnya, dengan adanya Fraksi Otsus di DPRD Provinsi Papua Barat maka penggunaan dana otsus oleh pihak birokrasi perlahan mulai diperbaiki karena adanya pengawasan yang ketat dari lembaga terkait.

“Masyarakat adat itu tidak berada pada level provinsi tapi adanya di kabupaten/kota, jika tidak ada pengawasan dari kursi Fraksi Otsus di kabupaten/kota ruang bisa terjadi korupsi,” ucapnya.

Terkait dengan statment dari politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Papua Barat Marinus Bonepai di salah satu media elektronik, Yafet menyatakan, Pasal 6 Ayat 2 dan 4 Undang-Undang Otsus  telah menjelaskan representasi pengangkatan Fraksi Otsus di level provinsi, akan tetapi relevansi dari Pasal 6 Ayat 2 dan 4 itu ada pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B, dimana negara menghormati dan menghargai setiap hak ataupun usulan dari masyarakat adat yang wajib dihargai oleh negara.

“Ini adalah bagian dari kepentingan rakyat di setiap kabupaten/kota yang tujuannya (Fraksi Otsus,red) melakuan fungsi pengawasan terhadap dana-dana otsus yang selama ini turun ke kabupaten/kota. Mencegah kebocoran anggaran di berbagai pihak itu,” papar dia.

Dirinya menargetkan, wacana pembentukan Fraksi Otsus di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat akan difinalisasikan pada periode 2019 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian DPD BMP RI Provinsi Papua Barat Leonardus Tuturop, menjelaskan, pihaknya sudah mempelajari seluruh isi dari UU Otsus. Sehingga, ide pembuatan perdasus tentang pembentukan Fraksi Otsus di level kabuapaten/kota sejalan dengan undang-undang.

Leonardus menilai, kebijakan dari gubernur melakukan pembagian dana otsus 90 persen dikelola pemerintah kabupaten dan 10 persen dikelola pemerintah provinsi, perlu sinergitas seluruh lembaga-lembaga terkait dalam mengawasi tujuan serta manfaat dari alokasi dana otsus itu.

“Beliau (Gubernur Dominggus,red) berikan dana otsus ke kabupaten/kota itu jumlahnya besar,” kata dia.

Dia mengungkapkan, semestinya gelontoran dana otsus dari tahun-ketahun itu sudah memberikan kontribusi terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat asli Papua di 13 kabupaten/kota ini. Namun, realita yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah mengalokasikan dana tersebut.

Dan, dorongan pembentukan Fraksi Otsus di tingkat kabupaten/kota menjadi solusi atas polemik yang berkembang di lapisan masyarakat tentang alokasi dana otsus tidak memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan orang asli Papua (OAP).

“Siapa yang nanti kawal. Yang kemarin-kemarin jumlahnya kecil saja itu belum tau kejelasannya,” jelas Leonardus.

Dirinya menegaskan, upaya dorongan pembuatan perdasus tentang pembentukan Fraksi Otsus DPRD di tingkat kabupaten/kota bukan kepentingan BMP, melainkan demi kepentingan masyakarakat khususnya OAP di seluruh kawasan Papua Barat.“Kami tetap fokus dorong pembuatan perdasus ini,” pungkas Leonardus. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: