Berita Utama

Borok Waskita Karya Terendus Sejak Lama

JAKARTA – Jauh sebelum kasus dugaan korupsi Waskita Karya mencuat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengendus sejumlah masalah yang berimbas pada terganggunya likuiditas keuangan perseroan. Hal itu terlihat setidaknya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2018 yang dirilis BPK pada 2019. Karut-marut Waskita Karya pun bergulir bak bola salju yang terus membesar.

Bukan hanya masalah utang yang semakin membengkak, perseroan juga terbelit kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Beberapa petinggi perusahaan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Destiawan Soewardjono, Direktur Operasi Bambang Rianto, Direktur Keuangan dan Manajemen periode Mei 2018-Juni 2020 Haris Gunawan, serta Direktur Keuangan dan Manajemen periode Juli 2020-Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma.

Menyitir LHP atas kegiatan investasi dan pengusahaan jalan tol pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, anak perusahaan, dan instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, BPK menemukan ada ketidakpatuhan yang dilakukan perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis usaha jalan tol. Persoalan itu ditemukan dalam tiga tahap kegiatan utama: investasi melalui pengambilalihan saham atau akuisisi, konstruksi, dan operasi.

Temuan masalah paling banyak terjadi pada tahap konstruksi. Masalah itu terjadi dari pemilihan kontraktor pelaksana, biaya, hingga faktor keselamatan. Ketika pemeriksaan itu dilakukan (hingga akhir Mei 2018), dua tersangka kasus korupsi Waskita Karya, Bambang Rianto dan Haris Gunawan, tengah menjabat direksi perseroan.

Salah satu masalah yang ditemukan BPK pada tahap konstruksi adalah pemilihan kontraktor pelaksana dengan metode lelang terbatas. Skema tersebut dianggap tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang ada, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BPK menilai proses pelelangan semestinya dilakukan terbuka untuk umum dengan melakukan pengumuman secara luas sehingga masyarakat atau pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Meski demikian, pengadaan penyedia jasa pada konstruksi jalan tol Pejagan-Pemalang dan Pemalang-Batang justru menggunakan metode pelelangan terbatas.

Di sisi lain, PT PPTR (Pejagan Pemalang Toll Road) dan PT PBTR (Pemalang Batang Toll Road), sebagai badan usaha jalan tol (BUJT) ternyata belum memiliki peraturan dan standar operasional yang rinci mengenai lelang terbatas. Akibatnya, kata BPK, proyek tersebut pun kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kontraktor pelaksana yang kompetitif. “Akibatnya, mengurangi kesempatan BUJT untuk mendapatkan harga kontrak yang kompetitif,” demikian penjelasan dalam dokumen LHP tersebut.

Temuan lainnya adalah penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), jalan tol Pejagan-Pemalang, dan jalan tol Pemalang-Batang belum memenuhi ketentuan. HPS adalah perhitungan biaya atau pekerjaan barang ataupun jasa yang dilakukan pemilik pekerjaan. Kendati berupa perkiraan, HPS akan digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dari peserta lelang.

BPK menyebutkan, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat panitia pengadaan tidak melakukan survei atau menggunakan perhitungan dan data sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, harga pengadaan menjadi lebih tinggi minimum sebesar total Rp 1,17 triliun dari tiga proyek tersebut. Kelalaian tersebut membuat biaya investasi menjadi tinggi dan berpengaruh terhadap penetapan tarif tol.

Pada konstruksi tiga ruas tol tersebut pun, BPK menemukan bahwa ada usulan perubahan biaya investasi yang dilakukan saat pembangunan konstruksi dimulai dan sedang berjalan. Tiga BUJT–PT PPTR, PT PBTR, dan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (pemilik konsesi jalan tol Becakayu)–dinilai tidak memenuhi kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dan berita acara kesepakatan perubahan rencana bisnis bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). PT PPTR bahkan memulai konstruksi tanpa memiliki rencana teknik akhir.

Berdasarkan PPJT, BUJT seharusnya mengajukan perubahan biaya investasi kepada BPJT sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, agar ada acuan pagu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian biaya investasi. Musababnya, biaya investasi berpengaruh besar dalam pembentukan tarif awal. “Permasalahan di atas mengakibatkan pengendalian nilai investasi konstruksi sebagai salah satu komponen pembentuk tarif tol awal tidak berjalan sebagaimana mestinya,” demikian BPK.

Persoalan lain yang terjadi pada konstruksi jalan tol milik Waskita adalah adanya pekerjaan pelengkap jalan tol yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp 13,99 miliar. Temuan tersebut didapati BPK setelah melakukan uji petik atas pekerjaan di lokasi pembangunan jalan tol Pemalang-Batang dan Becakayu. Beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, misalnya, pemasangan lampu penerangan jalan di ruas Pemalang-Batang dan Becakayu, serta pekerjaan pemasangan pipa drainase di ruas Becakayu.

Persoalan tersebut menyebabkan nilai investasi konstruksi jalan tol menjadi lebih tinggi Rp 13,99 miliar, dengan rincian Rp 5,78 miliar pada jalan tol Pemalang-Batang dan Rp 8,21 miliar pada ruas jalan tol Becakayu Seksi 1. Temuan lainnya yang disebutkan BPK adalah adanya pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor keselamatan kerja, dan laporan bulanan pengawasan proyek Becakayu yang tidak akurat.

Letupan-letupan persoalan pada proyek tol tersebut, menurut pemeriksaan BPK, menyebabkan terganggunya likuiditas keuangan perusahaan setidaknya hingga akhir 2017. Kala itu, perseroan juga belum berhasil mendivestasi saham sembilan BUJT. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.