BPIP Minta Maaf, Paskibraka Putri Tetap Boleh Berjilbab
JAKARTA — Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024.
BPIP juga menegaskan Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara.
BPIP menegaskan akan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI yang disampaikan pada 14 Agustus 2024 di Jakarta.
”Yang menyatakan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Demikian pernyataan resmi BPIP,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Kamis (15/8/2024).
Yudian pun meminta agar pernyataan resmi tertulis BPIP ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Paskibraka, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pemberitaan terkait pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri tingkat pusat tahun 2024 ini sempat menghiasi media massa dan media sosial seusai acara pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
Pada acara pengukuhan tersebut, seluruh Paskibraka putri yang akan bertugas di Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2024 di IKN tak mengenakan jilbab.
Sebanyak 76 pelajar yang dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka ini berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara 18 anggota Paskibraka putri yang biasa menggunakan jilbab tiba-tiba tidak mengenakan jilbab saat upacara pengukuhan.
Upacara pengukuhan ini dipimpin salah satu dari Paskibraka Putri asal Sumatera Utara, yaitu Violetha Agryka Sianturi sebagai pemimpin upacara. Ia juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera Merah Putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Menghormati
Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo sangat menghormati keyakinan yang dianut warganya. Istana pun langsung lepas tangan dari kontroversi dorongan melepas jilbab yang diterapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada petugas Paskibraka perempuan.
Moeldoko, Kamis (15/8/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menilai, dorongan dari Presiden Jokowi adalah menghormati keyakinan para peserta pelatihan Paskibraka. Hal tersebut, menurut Moeldoko, harus menjadi pedoman.
Kendati demikian, dia lepas tangan ketika ditanyakan apakah personel Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, 17 Agustus mendatang. ”Oh saya tidak terlibat di situ ya, nanti kita mesti tergantung bagaimana. Ada pembinanya di situ, nanti pasti akan mencari solusi yang terbaik,” tuturnya.
Lepas Tangan
Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo pun mengatakan, kewenangan pembinaan Paskibraka sejak 2022 sudah sepenuhnya di BPIP. Namun, Kemenpora sudah mendalami masalah ini.
”Kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi (aturan). Jadi, saya sangat menyayangkan. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki individu,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Kendati demikian, menurut Dito, tak ada arahan Presiden Jokowi kepada Kemenpora. Sebab, saat ini kewenangan pembinaan Paskibraka di BPIP.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto pun lepas tangan saat ditanyakan adanya penyeragaman yang membuat personel Paskibraka harus melepas jilbab dalam pelatihan tahun ini. ”Jangan saya. Kan saya enggak ikut proses,” ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024) sore. (kom/pbn)
