Berita Utama

Cemas Menanti Putusan Sistem Pemilu

JAKARTA – Sejumlah partai politik tengah harap-harap cemas menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, turut menyampaikan kekhawatirannya atas kabar bahwa MK akan mengubah sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

“Untuk menghindari chaos, saya sarankan untuk Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka,” kata SBY, begitu Presiden RI ke-5 ini biasa dipanggil, Minggu (28/5/2023).

Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan tanggapan atas pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny, yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di periode kedua pemerintahan SBY, mengklaim mendapat informasi bahwa MK akan mengabulkan permohonan uji materi atas pasal-pasal yang mengatur sistem pemilu dalam UU Pemilu.

Adapun perkara judicial review nomor 114/PUU-XX/2022 itu dilayangkan ke MK pada 14 November 2022 oleh enam orang. Seorang di antaranya adalah Demas Brian Wicaksono, pengurus cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banyuwangi. Mereka menilai sistem pemilu proporsional terbuka, yakni pemilih mencoblos calon wakil rakyat di kertas suara, akan melemahkan kelembagaan sistem kepartaian. Mereka meminta sistem pemilihan dikembalikan ke proporsional tertutup, yakni pemilih mencoblos partai politik yang kelak akan menentukan kadernya sebagai anggota legislatif.

MK telah merampungkan sidang pemeriksaan perkara ini pada Selasa pekan lalu. Rabu (31/5/2023) besok, sidang akan memasuki penyerahan kesimpulan dari para pihak dalam perkara ini, satu tahap sebelum majelis hakim MK mengambil putusan.

SBY menilai perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup akan menimbulkan masalah serius, terutama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik. Ia mengingatkan, tahapan Pemilu 2024 yang dimulai tahun lalu tengah berlangsung. Sedangkan partai politik juga telah menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif kepada KPU.

Menurut SBY, dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024, partai politik serta calon anggota legislatif berasumsi bahwa sistem pemilu tak akan berubah. “Perubahan di tengah jalan bisa menimbulkan persoalan serius,” kata SBY. “Terutama KPU dan partai politik harus siap mengelola krisis akibat perubahan tersebut.”

Sebelumnya, dalam persidangan perkara ini, MK memang telah memanggil perwakilan partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pendapat. Dari sembilan partai, hanya PDIP yang mendukung pemilihan umum menggunakan sistem proporsional tertutup yang telah ditinggalkan sejak 2009.

Pemilih Akan “Beli Kucing dalam Karung”

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, juga mengaku mendengar kabar bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Namun informasi yang diperoleh Eddy menyebutkan perubahan sistem pemilihan itu akan diberlakukan dalam Pemilu 2029.

Eddy juga khawatir jika perubahan sistem pemilihan diberlakukan dalam Pemilu 2024. Dampak buruk yang bisa ditimbulkan berupa merosotnya animo calon anggota legislatif yang telah mendaftar. “Partisipasi masyarakat untuk ikut nyaleg itu jadi redup karena tidak ada harapan terpilih kalau tidak menempati nomor urut satu,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, pemilihan dengan sistem proporsional tertutup menyebabkan masyarakat tak bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat yang mereka kehendaki. Sebab, dalam sistem tertutup, calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi parlemen ditentukan oleh partai politik sesuai dengan suara sah yang diperoleh setiap partai. “Kalau partai yang memilih, sistem tertutup, itu kan mereka tidak tahu siapa yang ditunjuk jadi calegnya. Jadi, ibaratnya kucing dalam karung,” kata Eddy.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin A.K., mengakui sistem proporsional terbuka masih memiliki kekurangan. Namun kembali ke sistem pemilihan proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran demokrasi. “Perubahan sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup akan menimbulkan dinamika sendiri pada tahun ini,” ujarnya.

Amin mengingatkan, perubahan sistem pemilihan menjadi proporsional terbuka telah melalui pembahasan panjang di masa lalu. Karena itu, Amin berharap MK tak mengubah sistem pemilihan yang saat ini berlaku. Dia memastikan PKS akan menolak jika MK menyatakan pemilu kembali menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan partainya siap dengan apa pun sistem pemilihan yang akan diputuskan oleh MK dalam perkara uji materi UU Pemilu. Walau begitu, menurut dia, Golkar tetap berharap pemilu menggunakan pemilihan proporsional terbuka. Nurdin menilai perubahan sistem pemilihan menjelang Pemilu 2024 terlalu berisiko.

“Kalau itu terjadi (putusan MK menyatakan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup), saya kira delapan partai politik yang menolak sistem tertutup akan demo di seluruh Indonesia,” kata Nurdin.

Dalam persidangan yang digelar MK pada 26 Januari 2023, Fraksi PDIP yang diwakili oleh Arteria Dahlan menilai sistem pemilihan proporsional tertutup selaras dengan Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Atas dasar itu, kata Arteria, PDIP menilai partai politik lebih memiliki peran aktif. “Fraksi PDIP lebih memilih sistem proporsional tertutup, berbeda pandangan dengan delapan fraksi lain,” kata Arteria saat itu. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.