Berita Utama

Compang-camping Penyaring Partai

JAKARTA – Di tengah mencuatnya indikasi manipulasi pada proses verifikasi faktual, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah merekap hasil pengawasan mereka terhadap pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sejauh ini, Bawaslu mencatat 97 dugaan pelanggaran pada kegiatan yang dilakoni Komisi Pemilihan Umum tersebut. “Data dugaan pelanggaran masih bisa terus bertambah karena proses perekapan masih berjalan,” kata anggota Bawaslu, Totok Hariyono, kemarin.

Totok menjelaskan, rekapitulasi pengawasan tengah dilakukan berjenjang, dimulai dari Bawaslu tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, hingga pusat. Menurut Totok, hingga 12 Desember 2022, Bawaslu mencatat 97 kasus dugaan pelanggaran, baik pada tahap pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun verifikasi faktual. Dugaan pelanggaran paling banyak terjadi pada tahap verifikasi administrasi, terutama pada KPU tingkat kabupaten/kota.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tengah memasuki masa krusial. Besok, Rabu, 14 Desember 2022, KPU dijadwalkan menetapkan partai politik peserta pemilihan umum. Ini merupakan babak akhir dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual partai politik yang digeber oleh KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sejak akhir Juli lalu.

Masalahnya, tahapan verifikasi yang bertujuan mengecek persyaratan partai politik calon peserta pemilu disinyalir bermasalah. Sorotan paling tajam kini tertuju pada verifikasi faktual, pengecekan terakhir terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pejabat KPU pusat diduga memerintahan anggota KPU daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik. Dugaan intervensi untuk memanipulasi hasil verifikasi tersebut juga disinyalir disertai ancaman dan intimidasi.

Dugaan manipulasi itu mencuat pekan lalu. Anggota KPU di sejumlah kabupaten/kota mempertanyakan adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan berita acara verifikasi faktual yang mereka teken sebelumnya. Beberapa partai yang tadinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi tercatat memenuhi syarat (MS).

Dugaan Intervensi di Tubuh KPU

Totok tak menampik jika dikatakan tim Bawaslu juga menemukan pelanggaran berupa perubahan hasil verifikasi dari semula tak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. “Atas temuan itu, sudah kami berikan sanksi teguran dan perbaikan administrasi,” ujarnya.

Sejauh ini, Bawaslu mencatat tiga kasus pelanggaran administrasi pada tahap verifikasi faktual, yaitu di KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat; KPU Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan; dan KPU Kabupaten Pidie, Aceh. Namun sejumlah sumber di lingkup internal KPU mengungkapkan, dugaan pelanggaran dengan modus mengubah hasil verifikasi TMS menjadi MS ditengarai juga terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah.

Totok belum dapat mengomentari dugaan pelanggaran di sejumlah daerah tersebut karena masih menunggu pendataan terakhir hasil pengawasan Bawaslu. Dia juga menyatakan belum menemukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual, termasuk dugaan adanya perintah berjenjang dari KPU pusat ke KPU daerah agar meloloskan sejumlah partai politik.

Dia mengatakan dugaan pelanggaran yang ditemukan ataupun diterima Bawaslu dari hasil pelaporan masih bersifat normatif. Dia mengingatkan, pada tahapan kali ini, peran lembaganya hanya melakukan pengawasan melekat dengan mendampingi proses verifikasi di lapangan.

Menurut Totok, pengawasan melekat yang dilakoni Bawaslu juga terganjal beberapa masalah. Pengawasan verifikasi lapangan, misalnya, tak bisa menyeluruh lantaran organ Bawaslu tidak sebanyak KPU. “Selain itu, kami tidak punya data obyek yang akan diverifikasi karena kami tidak diberi datanya oleh KPU,” kata dia. “Padahal data obyek yang mau diverifikasi sudah kami minta sejak awal tahapan ini dimulai.”

Walau begitu, Totok memastikan Bawaslu pusat telah memberikan kewenangan kepada pengawas di daerah agar menindak setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan. “Jadi, kita tunggu penetapannya,” ujarnya.

Potensi Bahaya

Peneliti senior dari Network For Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menerima laporan dari sejumlah anggota KPU di daerah yang mengeluhkan permasalahan ini. Menurut dia, desakan untuk meloloskan beberapa partai disampaikan langsung melalui forum resmi, sambungan telepon, baik dari tingkat KPU pusat, provinsi, maupun pejabat di kesekretariatan. “Kami mendengar jelas, pada masa akhir verifikasi ini permintaan bantuan meloloskan dilakukan,” kata anggota KPU periode 2012-2017 itu.

Menurut Hadar, permintaan agar meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat merupakan persoalan besar di tubuh penyelenggara pemilu. Jika terbukti, perbuatan tersebut tergolong tindak pidana karena memanipulasi data.

Hadar berharap permasalahan ini segera dibenahi sebelum menggelinding terlalu jauh dan merambat ke masalah lain. “Karena bisa saja masalah ini dibiarkan berlarut dan menjadi sengketa hingga akhirnya menjadi alasan penundaan pemilu,” ucapnya. “Jadi, jangan pura-pura tidak tahu dan melindungi.”

Hal senada diutarakan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati. Dia mengingatkan ada beberapa potensi masalah selama proses verifikasi faktual partai politik. Dugaan pelanggaran administrasi perubahan hasil verifikasi faktual dari TMS menjadi MS memperbesar potensi sengketa antara KPU dan partai politik, terutama yang dinyatakan tak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. “Dan sengketa ini bahkan bisa menjadi celah kecurangan juga,” kata Khoirunnisa. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.