Berita Utama

Daerah Harus Sesuaikan Formula Baru UMP

JAKARTA – Kebijakan baru tentang penetapan upah minimum 2023 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan membuat pemerintah provinsi harus melakukan penghitungan ulang. Para pejabat daerah harus menyesuaikan formula baru upah minimum provinsi (UMP) dengan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi masing-masing wilayah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berujar pemerintah provinsi tak bisa serta-merta memutuskan UMP. Sebab, kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 baru diteken pada 16 November lalu. “Upah minimum sedang dibahas karena aturan dari pusat kan baru turun, kenaikan ada, nanti kami putuskan secepatnya,” ujarnya, Selasa (22/11/2022).

Ridwan memastikan ada kenaikan untuk UMP 2023, namun dia belum bisa merinci persentasenya. “Yang pasti, kenaikannya signifikan dibanding tahun lalu, dan mudah-mudahan ini membawa semangat pada buruh agar ekonomi kita tetap terjaga.”

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengungkapkan pemerintah Jawa Barat berhati-hati dalam menentukan kenaikan UMP sembari mencermati perkembangan variabel yang ada. “Jawa Barat memiliki persoalan berbeda dengan daerah lain mengenai upah, sebab disparitas UMP-nya terlalu lebar,” katanya.

Adapun yang tertinggi adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 4,8 juta dan yang terendah adalah Kabupaten Banjar sebesar Rp 1,8 juta. “Untuk sektor padat modal, masih bisa memungkinkan menaikkan upah. Sedangkan padat karya, mungkin akan terbebani,” kata Rachmat.

DKI Masih Bahas Besaran UMP

Langkah senada tengah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menuturkan besaran UMP 2023 masih dalam proses pembahasan dan akan segera dipublikasikan. “Sedikit lagi selesai pembahasannya,” ucapnya. Dia pun berharap keputusan yang diambil nantinya dapat sesuai dengan harapan para pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dengan adanya penyesuaian formula UMP, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang batas akhir pengumuman upah. UMP 2023 diperpanjang batas akhir pengumumannya menjadi 28 November 2022, sedangkan upah minimum kota atau kabupaten (UMK) diberi waktu hingga 7 Desember 2022.

“Dengan perubahan ini, kami berharap dewan pengupahan daerah akan mendapatkan kesempatan dan waktu yang cukup untuk menghitung sesuai dengan formula baru,” ujarnya. Adapun upah minimum yang telah ditetapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, berujar penerbitan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menjadi babak baru bagi sistem pengupahan agar semakin adil dan sejahtera. “Permenaker ini sekaligus menghidupkan Dewan Pengupahan yang ada di kota/kabupaten, juga provinsi,” ucapnya. Dewan Pengupahan diharapkan dapat membantu untuk menghitung dan menyesuaikan upah dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah.

Termasuk memfasilitasi pertemuan antara Dewan Pengupahan, elemen serikat pekerja dan buruh, serta pengusaha, untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati besaran UMP yang sesuai. “Semua aspirasi harus terakomodasi mengacu pada Permenaker yang baru,” kata Mirah. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.