Berita Utama

Dalih KPU dan Masalah di Baliknya

JAKARTA – Komisioner KPU, Idham Kholik, berdalih penghapusan ketentuan LPSDK dalam draf PKPU tentang dana kampanye disebabkan masa kampanye Pemilu 2024 yang lebih singkat, yakni hanya 75 hari.

Pada pemilu sebelumnya, masa kampanye berlangsung lebih dari 200 hari. Singkatnya masa kampanye tersebut, kata Idham, menyulitkan KPU menempatkan jadwal pelaporan LPSDK.

Di sisi lain, Idham mengatakan, penghapusan LPSDK tak berarti menghapus kewajiban peserta pemilu menyampaikan laporan dana kampanye. Sebab, kewajiban penyampaikan LADK dan LPPDK tetap diatur dalam rancangan PKPU terbaru.

“Dalam LADK ini kan sebelum kampanye dimulai sudah wajib disampaikan, baik oleh partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Idham.

Menurut Idham, KPU juga mewajibkan peserta pemilu melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka setiap hari melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam). “Misalnya, yang bersangkuan menerima dana kampanye pada hari ketiga masa kampanye. Pada hari kempat, kami akan meminta mereka melakukan update informasi dan ditampilkan ke publik,” kata Idham. “Namun informasi sumbangan tanpa ada foto kuitansi dan nomor identitas kependudukan si penyumbang.”

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), M. Nur Ramadhan, menilai alasan KPU mengada-ada. Singkatnya masa kampanye dalam Pemilu 2024, kata Nur, tidak berkorelasi dengan kewajiban penyampaian LPSDK. “Ini alasan saja. Justru dengan masa singkat semestinya memudahkan pencatatan karena tidak banyak yang perlu dicatat,” ujarnya.

Nur mengingatkan, pendeknya masa kampanye pada pemilihan kali ini bukanlah hal baru, tapi telah ditetapkan sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai setahun lalu. Artinya, penyelenggara dan peserta pemilu semestinya telah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari lantaran ketentuan LPSDK telah diberlakukan dalam pemilu serta beberapa kali pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya.

“Peserta pemilu harus siap mau kampanye panjang atau pendek,” kata Nur. “Masa kampanye panjang ataupun pendek seharusnya akuntabilitas dan transparansi harus tetap dijunjung.”

Komisioner KPU periode 2012-2017 Ida Budhiati juga mempersoalkan klaim Idham bahwa keterbukaan dana kampanye tetap dijamin lewat LADK dan LPPDK. Menurut dia, LPSDK berbeda dengan LADK dan LPPDK. Fungsi utama LPSDK bagi publik adalah sebagai sarana untuk mengetahui dana sumbangan yang diterima peserta pemilu selama kampanye. “Jadi, pemilih tidak akan mendapatkan manfaat untuk menentukan sikap politik bila laporan yang tersedia hanya di awal dan akhir,” kata Ida.

Adapun inisiator Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) yang menjadi bagian dari koalisi ini, Judhi Kristantini, menilai ada perbedaan besar antara LPSDK dan pelaporan harian yang diklaim KPU akan ditampung dalam Sidakam. LPSDK sebagai laporan penerimaan dana kampanye selama ini tertuang dalam PKPU sehingga memiliki sifat memaksa atau harus dipatuhi oleh peserta pemilu. Sedangkan daily update hanya berupa layanan aplikasi yang sifatnya tidak memaksa. “Jadi, bisa digunakan juga tidak bisa, opsional, bergantung pada kesediaan peserta pemilu sehingga manfaatnya akan berbeda dengan LPSDK,” ujarnya.

Dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan pada 29 Mei lalu, KPU juga mencantumkan Sidakam sebagai upaya transparansi dana kampanye dalam Pemilu 2024. Persoalannya, paparan KPU mencatat akses Sidakam hanya diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.