Berita Utama

Dalih Pemerintah dan Sinyal Gerakan Baru

JAKARTA – Deputi II Kantor Staf Presiden yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan, Abetnego Panca Putra Tarigan, menegaskan bahwa pemerintah tetap menjunjung demokrasi sesuai dengan semangat reformasi. Pemerintah, kata dia, selalu mengajak semua pihak untuk menghargai kebebasan berpendapat sesuai dengan semangat demokrasi. “Setiap orang bebas berpendapat, tapi tidak bisa seenaknya dan tidak bisa tidak diapa-apakan kalau merugikan,” kata Abetnego. “Karena itu, kan, suatu hal yang bisa dilihat isi dari informasi yang disampaikan.”

Menurut dia, tantangan terberat saat ini adalah makin pesatnya perkembangan teknologi digital. Informasi tak hanya mengalir pada media arus utama yang memiliki mekanisme hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers, tapi juga di media sosial. Di sisi lain, kata Abetnego, sebagian masyarakat belum bisa membedakan antara aspirasi kepentingan publik, kritik, dan serangan secara pribadi yang disampaikan melalui media sosial.

“Sehingga banyak yang saling gugat dalam menyikapi informasi yang tertuang di media sosial,” ujarnya. “Kalau di media sosial tidak ada hak jawab, dan itu memang menjadi tantangan kita.”

Abetnego juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat melemahkan gerakan masyarakat sipil. Dia mengingatkan, merosotnya indeks demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga hampir di semua negara. “Karena pandemi, pemerintah membatasi gerak masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 sehingga mempengaruhi kebebasan masyarakat di ruang publik,” kata Abetnego, yang juga mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Pernyataan Abetnego itu tak keliru. Berbagai riset tentang indeks demokrasi memang menunjukkan tren penurunan secara global pada masa pandemi Covid-19. Namun riset-riset tersebut merekam kemerosotan demokrasi di Indonesia telah dimulai sebelum wabah menyerang.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Wijayanto berharap masyarakat sipil segera mengkonsolidasikan gerakan mereka yang kini terfragmentasi. Menurut dia, konsolidasi gerakan masyarakat sipil itu diperlukan untuk mengimbangi rezim pemerintahan yang kian represif, otoriter, dan membagi kue ekonomi secara timpang. “Jika oligarki ini tidak diimbangi gerakan masyarakat sipil, masa depan generasi muda dalam ancaman serius,” kata dia. “Eksploitasi dan perusakan alam yang terus-menerus akan diderita akibatnya oleh generasi masa depan.”

Aktivis hak asasi manusia yang juga sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet tak begitu risau. Dia melihat masih ada kabar baik di tengah kemerosotan demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Menurut dia, munculnya gerakan #ReformasiDikorupsi dalam aksi menolak revisi UU KPK dan #mositidakpercaya yang menentang UU Cipta Kerja menjadi sinyal bahwa generasi baru masyarakat sipil diam-diam mulai membangun demarkasi dengan pendahulunya yang telah terkooptasi kekuasaan. “Negara tentu akan selalu berupaya menekan dan membatasi,” kata Robet. “Tapi sejarah demokrasi di Indonesia membuktikan bahwa represi akan selalu menghasilkan counter represi baru yang lebih kuat.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.