Berita UtamaInforialPARLEMENTARIA

DPR: Akurasi Data OAP Optimalkan Pemanfaatan Dana Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penerapan sistem basis data orang asli Papua (OAP) yang akurat sangat berpengaruh terhadap perbaikan manajemen pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Pendataan jumlah OAP ini, harus direspon oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi di Papua Barat.

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George K Dedaida mengatakan, basis data pokok OAP merupakan elemen penting terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Otsus. Sehingga, gelontoran dana dari pemerintah pusat untuk masyarakat asli Papua yang dikelola pemerintah daerah, berjalan sesuai ekspektasi masyarakat Papua sendiri.

“Basis data itu jadi elemen penting dalam manajemen pengelolaan,” ujar George saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Senin (1/2/2021).

Ia berharap pendataan OAP segera dimulai tahun 2021 ini. Untuk mempermudah, nantinya pendataan OAP dilakukan sesuai dengan wilayah adat di Provinsi Papua Barat.

“Baru kita insert data OAP itu ke pusat sesuai dengan basis data kewilayahaan adatnya,” ujar dia yang juga merupakan anggota Komisi I DPR Papua Barat.

Selain itu, kata George, pendataan OAP membutuhkan kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Dengan adanya musrembang Otsus beberapa waktu lalu, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus berkolaborasi demi terlaksananya wacana pendataan OAP.

“UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus ada, uang Otsus juga ada maka mari kita gunakan untuk itu,” kata dia.

Studi pemetaan masyarakat adat ini, sambung George, sudah dimulai sejak tahun 2015 silam oleh LSM Papuana Conservation di tiga kabupaten yakni Manokwari Selatan, Fakfak dan Maybrat. Tahun 2019 pemetaan kembali dilanjutkan di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Teluk Bintuni.

“Terakhir kita masukan tujuh kabupaten dalam RTRW (Revisi Tata Ruang dan Wilayah). Sekarang kita mau kawal rencana rinci Tata Ruang itu,” jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama seluruh bupati dan walikota se-Papua Barat telah berkomitmen akan melakukan Sensus penduduk khusus OAP pada tahun 2020.

Komitmen ini tertuang dalam ‘Kesepakatan Teminabuan’ pada akhir April 2019 lalu.

Dominggus menjelaskan, pendataan OAP ini bertujuan mengoptimalkan penyaluran Dana Otsus. Sebab, selama ini pemerintah daerah tidak memiliki data yang akurat jumlah OAP di Provinsi Papua Barat. Kondisi ini juga menjadi faktor pemanfaatan Dana Otsus belum optimal.

“Jadi kalau kita sudah lakukan Sensus OAP, maka pembagian pagu Dana Otsus lebih tepat sasaran,” kata Dominggus Mandacan.

Sayangnya, rencana Sensus penduduk OAP menggunakan format Sensus Nasional yang disesuaikan dengan metode teknis Badan Pusat Statistik tidak terlaksana.

Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia menuturkan, informasi lisan terkait Sensus OAP sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Dominggus Mandacan. Tetapi, BPS membutuhkan legalitas serta informasi resmi dari pemerintah daerah, agar dapat dilaporkan ke BPS Indonesia di Jakarta.

“Kita butuh surat resmi dan MoU, tidak bisa secara lisan saja. Jadi Sensus 2020 belum bisa kita satukan dengan Sensus OAP,” ujar Maritje.

“Tidak ada action dari instansi teknis, jadi yang kami tahu itu hanya wacana saja,” ucap dia menambahkan.

Adapun dua wilayah adat di Papua Barat adalah Domberai yang meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Babo, KabupatenbTeluk Wondama, Wasi, Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat dan Aitinyo. Dan wilayah adat Bomberai meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kokonao dan Mimika. (PB15)

**Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 3 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.