Berita Utama

Data Tunggal Perberasan

JAKARTA – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Said Abdullah, juga menilai perlu ada data tunggal yang disepakati bersama soal produksi dan konsumsi beras. Jika setiap instansi menggunakan data sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil, Said mengatakan, masalah beras ini akan terus terulang.

Said menyebutkan bahwa perbedaan data beras selama ini tak terhindarkan karena ego para pengurus pangan nasional. Mereka ingin menunjukkan keberhasilannya, yang dalam beberapa hal bisa bertentangan dengan instansi lain seperti dalam kasus beras ini.

“Dan keberhasilan itu terkait dengan posisi politis menterinya. Semuanya tidak ingin dianggap gagal,” kata Said. Terlebih lagi, saat ini para politikus sedang bersiap menghadapi pemilihan presiden.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mencatat sengkarut data pangan, terutama beras, selalu muncul menjelang pemilihan umum. “Tahun 2018 juga sama, masalah impor beras terjadi pada saat klaim produksi dalam negeri mencukupi,” tuturnya.

Keputusan tersebut dimanfaatkan satu kubu untuk menaikkan elektabilitas dengan cara membuat citra sebagai antiimpor. Sedangkan kubu lain mencoba meraup poin dari rente impor pangan. “Jadi, impor pangan itu masalah komoditas politik, bukan sekadar hitung-hitungan pengendalian inflasi,” kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, juga menyatakan bahwa kegiatan impor rawan menjadi tempat untuk mengumpulkan dana pemilihan umum.

“Impor itu pasti ada aksi ambil untung. Selisih harganya itu yang biasanya dimainkan mafia untuk membiayai kegiatan politik,” tuturnya.

Menurut Ujang, pemerintah perlu segera membereskan data beras agar informasi perihal kebutuhan dan pasokan komoditas ini diketahui dengan akurat. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.