Berita UtamaInforialPOLITIK & HUKUM

Deklarasi Cinta Damai, Tokoh dan Komponen Masyarakat Papua Barat Tolak Demo Anarkis

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Forkopimda, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan ormas, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komponen Masyarakat Papua Barat bersatu di Arfak Convention Hall, Markas Polda Papua Barat, Sabtu (17/10/2020).

Mereka menyuarakan Deklarasi Papua Barat Cinta Damai dan menolak demonstrasi yang dilakukan secara anarkis.

Deklarasi tersebut dilakukan menyusul adanya tindakan anarkis dari sekelompok pengunjuk rasa yang menolak diterapkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di Papua Barat, termasuk sejumlah aksi anarkisme massa berbau sara dan unsur vandalisme yang sempat terjadi dibeberapa waktu lampau.

Deklarasi cinta damai ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Ferry Zein, dan Tokah Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pimpinan Ormas, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan anarkis. Apalagi di Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi dan ‘Kota Injil’ menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Papua Barat.

“Tanah ini sudah diberkati. Siapapun yang mendiami tanah Papua wajib menjaga dan mencintai kedamaian. Semua yang mendiami, termasuk saudara-saudara kita yang datang dari luar, wajib menjaga dan mencintai tanah ini,” kata Dominggus dalam sambutannya.

Selain itu, Dominggus menyoroti sejumlah aksi anarkisme massa yang sempat terjadi dan merusak berbagai fasilitas umum, menurutnya, aksi serupa tak perlu dan tak harus terjadi lagi. Untuk itu, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan daerah yang aman, kondusif dan bermartabat.

“Jangan lagi ada kejadian seperti 19 Agustus 2019 lalu. Kerusuhan yang berujung pada pembakaran kantor-kantor pemerintah,” ujar Dominggus. “Mari kita menciptakan kondisi daerah yang aman. Itu bisa dimulai dari mencintai tanah adat ini. Mari saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Kita tolak kekerasan dan anarkis,” katanya lagi.

Hal senada disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Ia berharap, tindakan anarkis tidak terjadi lagi di Papua Barat. Sebab, menurutnya, aksi tersebut hanya menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat.

“Masyarakat di Papua Barat harusnya mengalami perubahan yang lebih baik. Kalaupun ada aspirasi, tidak mesti dengan membakar atau merusak fasilitas umum, dan kantor-kantor pemerintahan,” kata Kapolda.

Sementara, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Ferry Zein mengatakan, penandatanganan deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk mewujudkan Papua Barat yang kondusif, dengan bekerjasama memelihara situasi Kamtibmas dan menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme.

Apalagi situasi suhu politik saat ini sedang meningkat, menurut Jenderal Bintang satu itu, masyarakat harus lebih dewasa menyambut hasil akhir Pilkada serentak, 9 Desember mendatang yang berlangsung di sembilan Kabupaten di Papua Barat.

Ia berharap, kedepan, seluruh masyarakat dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, dengan cara damai dan bertanggung jawab.

“Damai dan bertanggung jawab. Untuk itu, diharapkan segenap elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun, dan tidak turut serta melakukan aksi unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkisme,” kata Ferry Zein.

Poin Pernyataan Sikap

Penandatanganan Deklarasi Cinta Damai dan penolakan aksi anarkisme tersebut, digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan disaksikan oleh seluruh jajaran Polres di Papua Barat secara virtual.

Sebelum teken deklarasi, seluruh elemen masyarakat bersama Forkopimda membacakan penyataan sikap itu. Adapun empat poin pernyataan sikap adalah, Satu, selalu Cinta Damai dan saling Menghargai terhadap sesama Warga, Agama, Suku dan Ras yang Berdaulat di wilayah NKRI.

Dua, menolak adanya pergerakan massa atau unjuk rasa yang berujung pada Perpecahan, Pengerusakan, Kekerasan dan Penjarahan.

Tiga, siap menjaga Persatuan, Kerukunan dan Mempererat Tali Persaudaraan Sesama Anak Bangsa.

Empat, siap menjaga situasi Kamtibmas yang Aman dan Kondusif di wilayah Provinsi Papua Barat. (PB13)

Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 19 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.