Berita UtamaInforial

Delapan Gugatan Sengketa Pilkada Terdaftar di MK

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Sejumlah pasangan calon kepala/wakil kepala daerah di Papua Barat yang berkontestasi di Pilkada 2020 mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat telah menyiapkan sejumlah langkah persiapan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, peserta bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK) maksimal tiga hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara. Sesuai jadwal, rekapitulasi dan penetapan di tingkat kabupaten dan kota berlangsung 13-17 Desember, sedangkan di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur pada 16-20 Desember.

Data yang dihimpun Papua Barat News, hingga Senin (21/12/2020) malam menunjukkan ada 8 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya, di Manokwari, Senin (21/12/2020), membenarkan 8 gugatan sengketa Pilkada dari 7 kabupaten tersebut.

Adapun delapan gugatan tersebut adalah: Pertama, Kabupaten Kaimana 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PAN.MK/AP3/12/2020. Oleh Rita Teurupun dan Leonardo Syakema (Paslon No Urut 2). Termohon adalah KPU Kabupaten Kaimana.

Kedua, Kabupaten Raja Ampat 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020. Gugatan ini didaftarkan oleh Richarth Charles Tawaru dengan termohon KPU Kabupaten Raja Ampat.

Ketiga, Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2 PHP yaitu Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/AP3/12/2020, yang didaftarkan oleh Yance Salambauw dan Feliks Duwit (Paslon Nomor Urut 3), dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/AP3/12/2020, yang didaftarkan oleh Pieter Kondjol dan Madun Narwawan (Paslon Nomor Urut 4). Termohon dua gugatan ini adalah KPU Kabupaten Sorong Selatan

Keempat, Kabupaten Teluk Wondama 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/AP3/12/2020. Gugatan ini didaftarkan oleh Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay (Paslon Nomor Urut 1). Termohon adalah KPU Kabupaten Teluk Wondama

Kelima, Kabupaten Manokwari Selatan 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43/PAN.MK/AP3/12/2020, yang didaftarkan oleh Seblum Mandacan dan Imam Syafi’i. Termohon adalah KPU Kabupaten Manokwari Selatan

Keenam, Kabupaten Manokwari 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/PAN.MK/AP3/12/2020. Gugatan ini didaftarkan oleh Sius Dowansiba dan Mozes Rudy Frans Timisela (Paslon Nomor Urut 1), dengan termohon adalah KPU Kabupaten Manokwari

Ketujuh, Kabupaten Teluk Bintuni 1 PHP Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/AP3/12/2020, yang didaftarkan oleh Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy (Paslon Nomor Urut 1). Termohon adalah KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Paskalis menerangkan bahwa batas akhir pendaftaran untuk PHP Kabupaten Fakfak yaitu tanggal 22 Desember 2020 pukul 23.51 WIT atau 21.51 WIB.

Sementara Kabupaten Pegunungan Arfak yang telah melakukan penetapan lebih awal pada tanggal 14 desember 2020 tidak terdapat pengajuan sengketa PHP di MK, tetapi masih menunggu rilis data akhir dari MK yang akan disampaikan ke KPU sebagai dasar penetapan calon terpilih

“Kabupaten yang telah teregister perkara tetap menempuh langkah beracara dalam sengketa hasil pemilihan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan MK sampai dengan ada putusan sela atau putusan incraht sebagai dasar penetapan calon terpilih dengan jadwal sesuai diatur MK,” papar Paskalis. (PB1)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 22 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.