Berita Utama

Desak Pembatalan Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo mencabut atau membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial. Pembentukan tim lewat keputusan presiden itu dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang HAM dan UU Pengadilan HAM.

“Tidak ada dikotomi terminologi yudisial dan non-yudisial di dua regulasi utama soal penanganan pelanggaran HAM berat tersebut,” kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, Jumat (19/8/2022).

Isnur menilai tidak ada rujukan regulasi atau standar norma atas langkah Presiden membentuk tim penyelesaian non-yudisial lewat keputusan presiden. Ia mengatakan Pasal 47 Pengadilan HAM memang mengatur penuntasan kasus HAM melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tapi pembentukan komisi itu harus melalui undang-undang.

Dia menduga langkah pemerintah menyelesaikan kasus HAM lewat non-yudisial hanya kamuflase dari fakta lemahnya negara dalam menindak pelaku kejahatan kemanusiaan.

Menurut Isnur, tim serupa sudah pernah dibuat pemerintahan Jokowi. Misalnya, pembentukan Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada 2015, Dewan Kerukunan Nasional pada 2016, serta Tim Gabungan Terpadu tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada 2018. Tapi tim tersebut gagal bekerja.

“Kegagalan itu tidak dapat dimungkiri akibat adanya konflik kepentingan di tubuh pemerintahan hari ini,” kata Isnur.

Dia menyebutkan sejumlah nama di lingkaran pemerintahan Jokowi yang diduga terlibat kasus HAM berat masa lalu. Misalnya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto. Mantan Panglima TNI itu pernah didakwa oleh Serious Crimes Unit, badan yang dibentuk United Nations Transitional Administration of East Timor (UNTAET), karena diduga terlibat pembunuhan, deportasi, dan penyiksaan di Timor Timur–sekarang Timor Leste–pada 1999.

Lalu, ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang diduga terlibat kasus penculikan aktivis pada 1998. Pelaku penculikan aktivis saat itu adalah Tim Mawar, yang anggotanya adalah anak buah Prabowo di Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat. Empat orang mantan anggota Tim Mawar kembali menjadi anak buah Prabowo di Kementerian Pertahanan.

Koalisi masyarakat sipil juga menyoal calon anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Dari 21 nama yang disebut-sebut masuk dalam tim, dua di antaranya ditengarai bermasalah dengan urusan HAM. Keduanya adalah Kiki Syahnakri dan As’ad Ali Said.

Kiki merupakan Panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timur saat krisis Timor Timur meletus pada 1999. Sekitar 1.400 orang tewas dalam kerusuhan itu. Nama Kiki juga disebut dalam dakwaan Serious Crimes Unit.

Sementara itu, As’ad merupakan mantan Wakil Ketua Badan Intelijen Negara (BIN). Namanya kerap disebut dalam peristiwa pembunuhan akitivis HAM, Munir Said Thalib, pada 2004.

Kiki, yang dimintai konfirmasi, enggan berkomentar. “Nanti saja setelah definitif (menjadi anggota tim) baru enak menanggapinya,” kata Kiki, kemarin. Adapun As’ad membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Munir. “Tidak ada petunjuk apalagi bukti yang dapat digunakan untuk menjerat saya,” kata dia.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, menilai rekam jejak calon anggota tim tersebut patut dipertanyakan. “Jika benar Kiki dan As’ad menjadi bagian dari tim, ini semakin melanggengkan impunitas,” kata Fatia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan keberadaan tim non-yudisial tersebut bukan berarti proses yudisial kasus HAM berat berhenti. Ia menjanjikan proses yudisial ke-12 kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Komnas HAM tetap berjalan.

Mahfud beralasan, pembentukan tim penyelesaian non-yudisial dilakukan karena proses yudisial kerap berjalan mandek. Berkas kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Komnas HAM juga masih bolak-balik dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

“Sudahlah yang itu, biar bolak-balik Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan DPR sampai menemukan formasi. Kami buka yang jalur non-yudisial ini sebagai pengganti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, rekonsiliasi bagi korban dan keluarga korban sama pentingnya dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial. Upaya rekonsiliasi itu, kata Mahfud, merupakan langkah cepat sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang KKR, yang bisa saja memakan waktu lama. “Kita harus segera berbuat. Soal ada kritik, biasalah. Saya senang ada kritik,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.