Berita Utama

Dewan Akan Surati Manajamen PT SDIC

MANOKWARI, PB News – Pekan lalu DPRD Provinsi Papua Barat telah melakukan kunjungan ke PT SDIC Papua Cement Indonesia yang terletak di Maruni Distrik Manokwari Selatan. Dalam pertemuan antara tim gabungan komisi DPRD Papua Barat dan pihak manajemen perusahaan terjadi perdebatan yang cukup panjang.
Pasalnya sejumlah pertanyaan yang dilontarkan tim gabungan komisi tidak dijabarkan secara terperinci oleh pihak perusahaan. Sehingga dalam waktu dekat ini DPR Papua Barat segera melayangkan surat untuk meminta data aset yang dimiliki perusahaan tersebut.
“Kita (DPR) segera menyurat untuk meminta data perusahaan atau aset yang dimiliki baik jumlah bangunan, alat berat hingga karyawan yang dimiliki mulai dari Nasional, asli papua hingga tenaga asing yang dipakai di perusahaan tersebut,” ujar Ketua Tim Jhon Dimara kepada Papua Barat News, Kamis (3/5/2018).
Dia pun mengaku sudah meminta bagian staf untuk menyiapkan dan menunggu koordinasi dengan pimpinan untuk ditandatangani dan jika sudah ditandatangani akan langsung dikirim ke PT SDIC. “Kita minta data penggunaan alat berat yang dipakai yang sudah mendapatkan izin atau belum tapi tidak diberikan malah kita diarahkan ke dinas. Hal ini kita menilai ada sesuatu yang fatal didalam,” ungkapnya.
Dia juga meminta agar hadirnya perusahaan di Manokwari dapat berdampak pada masyarakat asli papua terutama disekitar pabrik semen.
“Kehadiran perusahaan harus berdampak pada orang asli Papua sehingga bisa mengembangkan diri.

Diberitakan sebelumnya, untuk memastikan jumlah alat berat yang memiliki izin operasional, tim gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat melakukan peninjauan langsung ke lokasi PT SDIC Papua Cement Indonesia, Rabu (2/5).

Namun, pihak manajemen perusahaan menolak permintaan peninjauan langsung ke lokasi produksi untuk memastikan jumlah aset bergerak. Kejadian itu pun menimbulkan pertanyaan dari sejumlah anggota tim mengenai alasan mereka tidak diperbolehkan meninjau langsung lokasi produksi tersebut.

Pantauan Papua Barat News di lokasi, tim gabungan DPR Papua Barat tetap bersikeras melakukan peninjauan langsung dan akhirnya diperbolehkan juga oleh pihak perusahaan. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.