Di Ambang Kebangkrutan karena Tak Terima Pembayaran
JAKARTA – PT Imari Nourriture Indonesia, perusahaan katering, kelimpungan ketika mendapati fasilitas dapur mereka belum dibangun oleh panitia Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2021 pada September tahun lalu. Padahal pesta olahraga nasional itu dimulai pada 2 Oktober.
“Kami akhirnya membuat dapur darurat dan tidak ada kompensasi untuk hal ini,” kata Direktur PT Imari Nourriture Indo, Felix Widjaja.
Selama tiga hari sejak PON XX Papua dibuka Presiden, Felix menggunakan dapur seadanya untuk mendistribusikan makanan ke seluruh atlet dan tenaga pendukung perhelatan tersebut. Dapur umum baru dibuat oleh panitia pada 5 Oktober. Masalah lain muncul ketika atlet mengeluhkan makanan yang didistribusikan PT Imari terlambat datang dan basi.
Felix mengatakan insiden itu terjadi akibat panitia di lokasi atlet yang terpencar dan berjauhan, sehingga butuh sekian jam untuk mengantar makanan. Perusahaan itu juga kesulitan mengirim makanan karena tidak diberi daftar atlet dan personel yang kebagian jatah.
“Ketika sampai di lokasi penginapan atlet, orangnya tidak ada. Akhirnya pengantar makanan mendatangi tempat latihan, tapi makanan sudah telat tiga jam.”
Puncaknya, PT Imari selaku pemegang proyek pengadaan makanan senilai Rp 193,7 miliar, tidak kunjung dibayar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku penyelenggara. Alasannya, masih diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sumber PT Imari di PON XX Papua mengatakan mereka menjadi korban karena telah bekerja tapi belum dibayar. “Kami tidak protes karena pemerintah bilang dalam proses mau pembayaran,” katanya.
Padahal perusahaan tersebut sudah menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk menyediakan makanan bagi tamu VVIP dan VIP. Dia mengatakan perusahaannya terancam bangkrut jika pemerintah tidak melunasi pembayaran dalam waktu dekat.
Sumber lain bercerita bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang digunakan untuk penyelenggaraan PON XX Papua sudah habis untuk membayar berbagai jenis proyek lainnya, sehingga tak mampu membayar proyek pengadaan makanan. Pejabat Kemenpora kemudian berinisiatif membayar melalui APBN 2022 atau pada tahun berikutnya. Ketidakakuratan penggunaan anggaran ini mendorong BPKP serta Badan Pemeriksa Keuangan mengevaluasi proyek tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jonni Mardizal, mengatakan pembayaran sedang berjalan tanpa bersedia mendetailkan keterangannya. Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora, Chandra Bhakti, juga belum menjawab dengan alasan sibuk. (TMP)
