Berita Utama

Di Balik Narasi Kebencian Pengungsi Rohingya

JAKARTA — Kedatangan rombongan Emily Bojovic disambut isak tangis para perempuan pengungsi Rohingya di gedung Balee Meuseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Aceh, Kamis siang (28/12/2023) lalu.

Emily yang juga Senior Protection Officer Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) berkunjung setelah pada malam sebelumnya sejumlah orang yang mengatasnamakan mahasiswa menggeruduk dan mengangkut paksa para imigran.

Azharul Husna, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, yang turut dalam pertemuan itu mengatakan fisik para pengungsi tampak baik-baik saja.

“Tapi kasatmata mereka ketakutan akibat pengusiran paksa. Mereka memohon pertolongan,” kata Azharul dilansir Tempo, Jumat (29/12/2023).

Ratusan orang yang tergabung dalam kelompok BEM Nusantara mendatangi gedung BMA, Banda Aceh, pada Rabu lalu. Ruang bagian bawah gedung di seberang kantor Gubernur Aceh tersebut sudah dua pekan lebih menjadi tempat penampungan sementara bagi 137 pengungsi Rohingya. Massa datang dengan satu tujuan: memindahkan para pengungsi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh. Mereka menuntut kantor Imigrasi, di bawah naungan Kemenkumham, segera mengusir pengungsi Rohingya dari Aceh.

Dalam pemindahan itu, yang rekaman gambarnya tersebar luas, kelompok massa melakukan pemaksaan. Sebagian di antara mereka menarik para pengungsi yang menolak dipindahkan. Sebagian lainnya melemparkan botol air ke arah para imigran. Para pengungsi akhirnya diangkut paksa menggunakan truk ke kantor Kemenkumham Aceh yang berjarak sekitar 500 meter dari gedung BMA. Namun pada Kamis dinihari, sekitar 03.00 WIB, kelompok massa mengembalikan para pengungsi ke gedung BMA.

Azharul mengecam pengusiran paksa itu. Di antara para pengungsi itu terdapat 68 anak-anak. “Tidak ada luka fisik, tapi mereka trauma,” ujarnya.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung turun tangan. Padahal, kata dia, pemerintah sempat berjanji segera memindahkan para pengungsi ke lokasi aman, seperti gedung PMI Aceh dan gedung Yayasan Aceh. Lokasi penampungan sementara di Gedung BMA selama ini bukan saja tidak aman, tapi juga tak layak. “Tempat ini di basement, sempit, dan tidak ada alas untuk tidur,” kata Azharul.

Menurut dia, kondisi memprihatinkan juga dialami sekitar 1.600 pengungsi Rohingya lainnya yang kini tersebar di enam lokasi. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2016, peraturan tersebut menyatakan tempat penampungan pengungsi harus didukung kondisi keamanan yang memadai, dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan ibadah, serta tersedia kebutuhan dasar lainnya.

Kecaman juga dilontarkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan serangan pada Rabu lalu itu membuat pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak semakin menderita. Dia mengingatkan bahwa kelompok etnis Rohingya selama ini telah mengalami diskriminasi berlapis karena tak memiliki kewarganegaraan, terus mengalami persekusi di Myanmar, serta menghadapi kekerasan dan bencana kemiskinan di Bangladesh—tempat pengungsian sebelumnya. “Penolakan dan serangan semacam ini bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,” katanya.

Menurut Andy, persoalan pengungsi Rohingya memang membutuhkan penanganan di tingkat hulu melalui kerja sama lintas negara. Namun, sementara menunggu proses dan waktu penanganan yang tak mudah itu, sikap mengusir pengungsi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. “Mengembalikan pengungsi berarti membiarkan mereka kembali menghadapi ancaman persekusi dan terkatung-katung di laut dengan risiko kematian,” ujarnya.

Mahasiswa bersama polisi membantu menaikan sejumlah imigran etnis Rohingya ke truk saat berlangsung pemindahan paksa di penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebanyak 137 pengungsi imigran etnis Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara gedung BMA itu dipindahkan paksa mahasiswa setelah menggelar aksi damai ke kantor Kemenkumham Provinsi Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/Spt.

Dugaan Narasi Kebencian dan Massa Bayaran

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, warga di sebagian wilayah pesisir Aceh menolak pengungsi Rohingya yang datang bergelombang dalam beberapa bulan terakhir. Namun aksi pengusiran paksa oleh kelompok massa pada Rabu lalu, yang dikecam oleh banyak kalangan, terjadi di tengah meningkatnya narasi yang seakan-akan hendak membenarkan resistansi terhadap para imigran. Media sosial beberapa waktu terakhir diramaikan dengan narasi kebencian terhadap kelompok etnis Rohingya. Sebagian di antaranya mengamplifikasi pernyataan sejumlah pejabat publik bahwa para imigran yang datang tak sepenuhnya adalah pengungsi, melainkan bagian dari praktik sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Azharul mencermati eratnya hubungan antara penyebaran informasi menyesatkan di media sosial dan tindakan anarkistis menolak pengungsi Rohingya. Kontras, kata dia, sempat mewawancarai sejumlah orang yang turut dalam demonstrasi menuntut pengusiran pengungsi Rohingya pada Rabu lalu. Sebagian peserta aksi menyatakan bahwa para pengungsi ingin meminta tanah di Indonesia dan bersikap arogan lantaran tak puas dengan bantuan yang telah diberikan selama ini. Sebagian massa lainnya bahkan menyamakan pengungsi Rohingya dengan zionis Israel, yang semula disambut baik oleh warga Palestina kemudian menjajah. “Mereka menelan mentah-mentah informasi menyesatkan di media sosial,” kata Azharul.

Dia menduga penyebaran narasi kebencian ini dilakukan sengaja, terorganisasi, dan sistematis. Narasi itu juga semakin banyak bermunculan di media massa dalam memberitakan pengungsi Rohingya. Kabar bohong, kata dia, kemudian disebarkan secara masif oleh akun-akun anonimus di media sosial. “Mustahil ini dilakukan satu-dua orang. Ada yang sengaja menciptakan situasi ini,” kata Azharul.

Komnas Perempuan juga menyoroti indikasi serupa. Andy Yentriyani menilai peristiwa serangan dan pemindahan paksa terhadap pengungsi Rohingya patut diduga berkaitan dengan politisasi isu, provokasi melalui media sosial, perilaku massa terhadap disinformasi, dan daya aparat keamanan dalam menangani kekerasan. “Aspek-aspek ini perlu diurai untuk mencegah peristiwa serupa berulang,” katanya.

Koordinator aksi BEM Nusantara, Warija Arismunandar, saat menggelar aksi menolak Rohingya di kantor DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu, 27 Desember 2023. HABAACEH.COM/Julinar Nora Novianti

Penanganan Pengungsi Minim Solusi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan Indonesia tak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Karena itu, Indonesia hanya bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Pemberian bantuan itu dilakukan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan berkoordinasi dengan UNHCR. Sebab, kata dia, UNHCR memiliki kewajiban menangani pengungsi itu. “Pak Menkopolhukam terus berkoordinasi dengan UNHCR,” kata Siti, kemarin.

Siti memastikan pemerintah terus berjuang untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Di tingkat ASEAN, misalnya, Indonesia mendorong penyelesaian konflik di Myanmar yang menjadi akar masalah timbulnya pengungsi kelompok etnis Rohingya. “Kita terus mendorong, tapi belum kunjung selesai,” kata dia.

Di sisi lain, Siti mengatakan, masalah pengungsi Rohingya juga berhubungan dengan dugaan TPPO. Kejahatan ini, kata dia, muncul karena kelonggaran dan kebaikan masyarakat yang sebelumnya menerima pengungsi Rohingya. Hal itu dimanfaatkan oknum untuk melawan tindakan hukum. “Kejahatan ini melibatkan warga lokal,” ujarnya.

Menurut Siti, semua permasalahan tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan, di antaranya dengan lebih selektif menerima pengungsi Rohingya ataupun pengungsi lainnya. “UNHCR juga harus melakukan verifikasi, mana yang warga Rohingya atau bukan,” kata dia.

Setelah pengusiran paksa pengungsi Rohingya pada 27 Desember lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan pemerintah akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya dari gedung BMA ke gedung PMI Aceh dan gedung Yayasan Aceh. “Pengungsi Rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman,” kata Mahfud, Kamis lalu. (tem/sem)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.