Berita Utama

Digitalisasi Guna Menyelesaikan Tumpang-Tindih Lahan

JAKARTA – Digitalisasi tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU) lewat Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy belum sepenuhnya berhasil dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Data yang belum terpetakan rentan memicu konflik agraria.

Pendiri Kuala Institute—organisasi pemantau kebijakan sektor sumber daya alam—Wiko Saputra, mengatakan digitalisasi peta HGU penting untuk menyelesaikan tumpang-tindih lahan. Digitalisasi juga dapat menuntaskan persoalan HGU yang muncul, misalnya tidak memiliki peta atau peta HGU yang muncul tidak sesuai dengan prosedur. “Makanya KPK mendorong dilakukan digitalisasi terhadap semua HGU tersebut,” kata Wiko.

KPK mendata semua HGU yang sudah diterbitkan, termasuk HGU yang memiliki nomor surat keputusan, lampiran peta, dan dokumen pendukung lainnya. Dari jumlah itu, ditemukan 8,3 juta hektare lahan HGU tak terpetakan.

Wiko menduga hal tersebut terjadi karena prosedur penerbitan tidak dilakukan dengan semestinya sehingga banyak klaim atas HGU serta tumpang-tindih lahan antara masyarakat dan korporasi.

Wiko mencontohkan, Kementerian ATR/BPN bakal membentuk tim pemetaan dalam prosedur penerbitan HGU ketika ada pengajuan permohonan. Persoalannya, tim tersebut ditengarai bekerja dengan dibayar oleh perusahaan pemohon HGU. Menurut dia, tidak mengherankan bila di lapangan tim kemudian bekerja asal cepat: corat-coret peta, menentukan titik koordinat, tanpa disertai verifikasi clean and clear.

“Tim beranggapan yang penting terbentuk poligon atau geometri yang membentuk luasan peta saja. Akibatnya, banyak lahan masyarakat tumpang-tindih dan masuk ke HGU korporasi,” ucapnya.

Wiko menilai cara seperti itu menimbulkan karut-marut penerbitan HGU yang berimplikasi pada potensi suap dan korupsi. Dia mencontohkan kasus suap HGU yang diterbitkan Bupati Kuantan Singingi, Riau, Andi Putra, pada Oktober 2021. Kala itu, Andi merekomendasikan PT Adimulia Agrolestari mendapat perpanjangan HGU dari Kementerian ATR/BPN. Menurut Wiko, dugaan suap terjadi akibat permohonan HGU tidak disertai peta digital.

Persoalan lain, banyak wali data pada sistem One Map Policy yang tidak bersedia memberikan datanya, termasuk Kementerian ATR/BPN, yang tidak pernah membuka data lantaran menganggap HGU merupakan data rahasia bagi publik. Bahkan, kata Wiko, KPK kesulitan mengakses data HGU. Mereka hanya diberi luasan poligon tanpa disertai nama perusahaan dan masing-masing luasannya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.