Berita UtamaInforial

Disnakertrans Akan Sosialisasikan UU Cipta Kerja

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat menilai masih banyaknya warga khususnya para pekerja baik formal maupun non formal yang belum mengetahui isi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dampak dari ketidaktahuan tersebut gelombang aksi penolakan pecah di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Papua Barat.

Kepala Distransnakertras Papua Barat Frederik Saidui mengatakan pihaknya akan melakukan sosialiasi terkait manfaat dari UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Kita akui kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga timbul gejolak di sana-sini,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Kamis pekan lalu (29/10/2020).

Ia melanjutkan rencana sosialisasi itu menyasar kelompok pekerja baik formal dan informal tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga para pekerja di Papua Barat mulai memiliki pemahaman dan gambaran yang benar tentang UU Omnibus Law.

“Kami sudah lapor ke Wakil Gubernur dan direstui untuk melakukan sosialisasi kepada aliansi pekerja yang terkena dampak langsung tentang UU Cipta Kerja ini,” paparnya.

Menurut dia semangat penetapan UU Omnibus Law merupakan bentuk komitmen pemerintah melindungi hak dasar pekerja dan buruh. Namun,  karena kurang tersosialisasi dengan baik berdampak pada gelombang penolakan dan demonstrasi massa.

“UU ini diciptakan oleh pemerintah bersama DPR pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Saidui.

Perlu diketahui, UU Cipta Kerja hingga kini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bahwa penandatanganan tinggal menunggu waktu dari Presiden. Jika sudah ditandatangani maka akan segera diundangkan dalam lembaran negara.

“Tinggal tunggu. Beberapa saat, setelah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara,” kata Moeldoko seperti dikutip dari Sindonews, Rabu (21/10/2020).

Sebagi informasi, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa presiden paling lambat menandatangani rancangan UU paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun jika dalam waktu 30 tidak juga ditandatangani, maka rancangan UU tetap berlaku dengan sendirinya.

DPR RI resmi menyerahkan draf UU Cipta Kerja kepada pemerintah dalam hal ini Sekretariat Negara (Setneg) pada pekan lalu. Penyerahan draf UU tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

“Kami sudah menyampaikan berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU tersebut sudah kami serahkan kepada Sekretariat negara dan sudah diterima dengan baik. Saya kira itu ya,” katanya.

Dia mengatakan bahwa draf tersebut diterima oleh Deputi Perundang-undangan Setneg. Saat penyerahan sempat dilakukan pengecekan terlebih dahulu. (PB22)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 2 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.