Berita Utama

Ditengarai Rentan Jadi Alat Kekuasaan

JAKARTA – Sejumlah ahli hukum mengkritik sikap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkeras mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, masih ada pasal bermasalah dalam rancangan undang-undang itu yang berpotensi dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan. “Padahal undang-undang seharusnya melindungi publik dari penyimpangan kekuasaan,” ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, Selasa (6/12/2022).

Feri mencontohkan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP versi 30 November 2022. Pasal tersebut merupakan aturan warisan kolonial yang justru masih dipertahankan oleh pemerintah dan DPR. “Ini pasal karet karena dapat digunakan untuk mempidanakan pengkritik pemerintah,” katanya. “Undang-undang ini menjadikan oposisi pemerintah sebagai sasaran.”

Pemerintah dan DPR menilai pembahasan RKUHP telah final. Rancangan itu akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna pada Selasa (6/12/2022). Berbagai elemen masyarakat terus menggelar aksi unjuk rasa di DPR menolak pengesahan itu.

Salah satu draf aturan yang dipermasalahkan para pengunjuk rasa adalah Pasal 188 RKUHP. Pasal itu mengatur pidana penjara bagi orang yang menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Frasa “bertentangan dengan Pancasila” itu baru ditambahkan oleh DPR dan pemerintah pada 24 November lalu. Awalnya, Pasal 188 hanya mengatur pidana maksimal 4 tahun penjara bagi orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme di muka umum.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengatakan Pasal 188 berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kalangan yang berseberangan dengan pemerintah. Dengan pasal ini, seseorang yang tidak disukai pemerintah bisa dituduh subversif atau berbuat makar, seperti yang lazim terjadi di era Orde Baru.

Isnur mengatakan penambahan frasa “bertentangan dengan Pancasila” membuka ruang multitafsir karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas. “Ini berbahaya, sangat mungkin digunakan untuk melabeli pengkritik pemerintah sebagai anti-Pancasila,” katanya.

Isnur juga menyoroti Pasal 2 RKUHP yang memuat ihwal living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Sebab, aturan itu berpotensi membuat hukum adat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, termasuk munculnya peraturan daerah yang diskriminatif. “Selain mengancam masyarakat adat, aturan ini mengancam kelompok perempuan dan kelompok rentan,” kata dia.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum, mempermasalahkan Pasal 256 mengenai larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Pelanggar aturan diancam pidana paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 10 juta. “Pasal ini lebih kolonial dibanding hukum buatan kolonial,” ucap Citra.

Menurut dia, ancaman hukuman dalam aturan tersebut dapat membelenggu kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat lewat unjuk rasa. Dia heran hukuman dalam RKUHP justru lebih berat ketimbang KUHP sebelum direvisi, yang ancaman pidananya hanya 2 minggu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pengesahan RKUHP tidak hanya harus ditunda, tapi juga perlu diperbaiki. Komnas khawatir pasal mengenai pelanggaran HAM yang ada dalam RKUHP bakal menggugurkan berbagai kasus yang telah diselidiki. Alasannya, dalam RKUHP, pasal tentang pelanggaran HAM berat tidak secara tegas memuat soal asas-asas khusus.

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan dua asas penting yang tidak dinyatakan dalam RKUHP adalah asas retroaktif (berlaku surut) dan tak mengenal kedaluwarsa (tenggat waktu). Padahal dua asas tersebut sangat penting agar penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat bisa bergulir tanpa batas waktu. “Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dua asas ini sudah diatur di dalamnya,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.