DJPb: 30 Persen Dana Otsus Papua Barat Sudah Dicairkan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat Alif Hanafiah mengatakan, transferan dana otonomi khusus (Otsus) tahap pertama tahun 2021 sudah direalisasikan Rp1,204,576,132,000 atau sekitar 30 persen dari total pagu Rp4,015,253,771,000.

“Sudah direalisasikan Bulan Mei kemarin, sekitar Rp1,2 triliun,” kata Alif saat dikonfirmasi sejumlah awak media di Manokwari, Jumat pekan lalu (18/6/2021).

Untuk pengelolaan transfer dana otsus tahun 2021, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat. Salah satunya adalah, pencairan 50 persen tahap pertama harus dapat direalisasikan agar pencairan tahap selanjutnya dapat dilakukan. DJPb Papua Barat akan merekomendasikan agar dapat tercapainya akselerasi penyerapan anggaran tersebut.

“Baik dari sisi kami di Kementerian Keuangan maupun pemerintah daerah,” ucap dia.

Dana otsus ini ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke pemerintah provinsi. Selanjutnya, pemerintah provinsi akan melakukan transfer ke pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat sesuai mekanisme yang diatur oleh pemerintah provinsi.

“Dana Otsus kan dikelola provinsi ya, lalu dari provinsi dikirim ke masing-masing kabupaten/kota,” terang dia.

Selain Dana Otsus, DJPb juga mencatat realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua Barat tahun 2021 mencapai 33,53 persen atau Rp438,525,763,000 dari pagu sebesar Rp1,307,710,344,000. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp164,631,923,359 atau 56,66 persen dari total pagu Rp290,585,477,000. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik mencapai 55,57 persen atau sekitar Rp226,578,161,000 dari pagu sebesar Rp407,769,347,000. Sedangkan DAK fisik Provinsi Papua Barat sebanyak Rp277,884,540,000 belum direalisasikan.

Alif menjelaskan, DAK fisik ini agak sedikit berbeda dengan dana-dana transfer lainnya. Ini merupakan kesepakatan kementrian teknis dengan pemerintah daerah. Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah kontraktual.

“Isu Terbesarnya di DAK fisik. Jadi harus ada kontraknya dulu baru bisa dilakukan pencairan,” jelas dia.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua Barat Enos Aronggear menjelaskan, keterlambatan pencairan dana otsus tahun 2021 disebabkan oleh adanya tiga kabupaten belum melengkapi sejumlah berkas laporan penggunaan dana otsus tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021.

Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan.

“Harus dirinci perkegiatannya. Karena itu, kabupaten/kota harus merinci sesuai dengan PMK,” ucap Enos.

Selanjutnya, alokasi dana otsus mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penerimaan, dan Pembagian Dana Otsus Provinsi Papua Barat yang menggunakan mekanisme 90 persen dikelola kabupaten/kota dan sisanya 10 persen dikelola provinsi.

Dilansir dari Antaranews, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana otsus terbilang tinggi baik di Papua maupun Papua Barat.

Rata-rata Silpa dana otsus di  Papua mencapai Rp528,6 miliar per tahun dan dana transfer infrastruktur (DTI) sebesar Rp389,2 miliar dalam tujuh tahun terakhir. Bahkan, pada 2019 terdapat sisa dana Otsus sebesar Rp1,7 triliun.

Sedangkan di Papua Barat, rata-rata Silpa dana otsus dalam tujuh tahun terakhir mencapai Rp257,2 miliar per tahun dan DTI sebesar Rp109,1 miliar. Pada 2019 lalu, terdapat sisa dana otsus mencapai Rp370,7 miliar.

Sri Mulyani menyoroti rendahnya belanja kesehatan dan pendidikan, padahal keduanya merupakan sektor yang harus dikejar ketertinggalannya.

Untuk belanja pendidikan di Provinsi Papua hanya 13,8 persen dan kesehatan 8,7 persen. Sedangkan di Papua Barat belanja pendidikan mencapai 14,3 persen dan kesehatan hanya 7,6 persen.

Hingga tahun 2020, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana otsus untuk Provinsi Papua Barat sebanyak Rp 23.433.074.354.950 dan DTI sebesar Rp11.191.402.521.000. (PB15)

**Berita ini Telah Diterbitkan di harian Papua Barat News Edisi Senin 21 Juni 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: