DKPP Berhentikan Enam Penyelenggara Pemilu

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada enam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut terungkap dalam sidang kode etik penyelenggaraan pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 11 perkara di ruang sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (4/11/2020).

Dari rilis pers yang diterima Papua Barat News di Manokwari, enam penyelenggara tersebut adalah Ketua KPU Kabupaten Jeneponto Baharuddin Hafid, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Husein, serta Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai yaitu Bece Abd Junaid, Muh. Adamsyah Usman, Nurjana Ahmad, dan Marwan Muid.

Baharuddin Hafid merupakan teradu dari dua perkara, yaitu perkara Nomor 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan 104-PKE-DKPP/X/2020. Sementara lima nama lainnya merupakan Teradu dari perkara Nomor 109-PKE-DKPP/X/2020.

DKPP juga menjatuhkan tiga sanksi kepada Ketua KPU Kabupaten Karangasem I Gede Krisna Adi Widana dalam perkara 93-PKE-DKPP/IX/2020. Tiga sanksi tersebut adalah peringatan keras, pemberhentian dari jabatan ketua, dan pemberhentian sementara.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada teradu I Gede Krisna Adi Widana selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem sampai dengan diterbitkan surat putusan pemberhentian sebagai Prajuru Majelis Desa Adat dan surat keterangan mengembalikan honorarium Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten Karangasem Masa Bakti Peralihan Tahun 2019-2020 paling lama 30 hari sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Alfitra Salamm saat membacakan amar putusan 93-PKE-DKPP/IX/2020.

Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua juga diberikan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Amnasmen. Amnasmen menjadi teradu II dalam perkara 86-PKE-DKPP/IX/2020.

Masih dalam perkara yang sama, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Izwaryani.

Dari 11 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 49 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada seluruh teradu adalah peringatan 6 orang, peringatan keras 5 orang, pemberhentian dari jabatan kordiv 1 orang, pemberhentian dari jabatan ketua 2 orang, pemberhentian sementara 1 orang, dan pemberhentian tetap 6 orang. Selain itu, ada 32 penyelenggara pemilu mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik dari DKPP karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP Alfitra Salamm selaku Ketua Majelis bersama Anggota Majelis lainnya yaitu Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati. (PB15)

 **Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 5 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: