Berita UtamaInforial

DLH Kaji Amdal Pembangunan PLTMG Manokwari

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melalui Tim Teknis dan Komisi Penilai Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (Amdal) melakukan kajian terhadap kerangka acuan pembangunan lanjutan PLTMG Manokwari yang diajukan oleh PT. PLN di Manokwari, Selasa (8/12/2020).

Kepala Bidang Amdal pada DLH Provinsi Papua Barat Daniel Leonard Haumahu mengatakan, kajian Amdal yang dilakukan dalam kegiatan itu adalah menyangkut aspek biologi, fisika, kimia, sosial budaya dan kesehatan lingkungan. Aspek-aspek tersebut harus dibahas secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan satu kesimpulan yang baik dan menjadi arah kebijakan pembangunan sesuai dengan harapan.

“Semua aspek tersebut harus dinilai sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan sekitar,” ujarnya.

Kegiatan penambahan armada oleh PT. PLN, kata Leo merupakan bentuk kepedulian negara terhadap pembangunan di Papua Barat. Akan tetapi harus tetap selaras dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang matang oleh Tim Teknis sehingga dapat menghasilkan sebuah produk kebijakan yang tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kami sangat menyambut baik rencana penambahan armada PLTMG oleh PLN ini. Tetapi harus ada kajian yang mendalam terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan,” katanya.

Leo menjelaskan, kajian mengenai Amdal terhadap rencana penambahan armada PLTMG harus mengacu pada perencanaan yang matang dan meliputi tiga tahap yaitu pra konstruksi, konstruksi dan juga operasi. Tiga tahapan tersebut disinkronkan dengan parameter lingkungan hidup yang ada yaitu tanah, air dan udara.

“Karena salah satu dari tiga komponen parameter ini rusak maka akan mempengaruhi lingkungan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Dijelaskan, ada dua regulasi yang menjadi rujukan dalam memperoleh izin lingkungan yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Untuk perizinan PLTMG ini mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2018,” kata dia.

Disampaikannya, saat ini hampir semua sistem perizinan sudah menggunakan metode Online System Submission (OSS) atau perizinan yang terintegrasi secara online. Sehingga proses asistensi terhadap kajian tersebut sudah diatur secara sistematis berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Setelah pembahasan dan kajian ini kita akan masuk ke tahapan asistensi yang semuanya sudah tersistem,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini  Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 10 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.