DLH Perketat Pengawasan Izin Lingkungan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manokwari, melalui Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati memperketat pengawasan terhadap ketaatan izin lingkungan hidup.

Selama tahun 2020 DLH telah memberikan sanksi administrasi kepada lima pelaku usaha yang tidak taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun lima pelaku usaha yang dikenai sanksi administrasi, yakni PT. Pertamina, Fito laundry, Swisbel Hotel, D’Alexander Hotel dan Hadi Departement Store. Ketidaktaatan para pelaku usaha ini pun beragam, yakni tidak membuat pelaporan dan tidak membuat izin lingkungan sejak usahanya hadir.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, Yohanes Ada’ Lebang menuturkan, sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah kepada para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.

“Sanksi administrasi yang kita berikan temuannya beragam,” kata Lebang, Kamis (17/12/2020).

Selain kelima tempat usaha tersebut, salah satu perusahaan kelapa sawit (PT. Medco) juga mendapat sanksi administrasi dari Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM-KLHK) pada Desember ini.

Diakui Lebang pihaknya tidak tahu menahu terkait sanksi tersebut, karena sanksi tersebut tidak melalui pemerintah daerah dan diterbitkan langsung oleh GAKKUM-KLHK.

“Justru kita mendapat informasi dari pihak perusahaan. Kita tidak mendapat rekomendasi terkait hal tersebut,” ungkapnya.

Dirinya sangat menyayangkan terkait sanksi tersebut. Dimana sebenarnya GAKKUM hadir untuk membackup daerah dan bukan mengambil kewenangan daerah.

Sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi yang ketiga, karena sebelumnya Pemkab Manokwari telah memberikan dua sanksi pada tahun 2014 dan tahun 2017, dan tahun ini sanksinya dikeluarkan oleh GAKKUM.

“Mereka tingkat ketidaktaatannya adalah hasil temuan GAKKUM untuk diselesaikan atau ditindak lanjuti. Jika mereka bisa berkoordinasi dengan kita, kalau sudah teguran yang ke tiga kalinya sebenarnya statusnya bisa kita naikkan, apakah pidana atau pencabutan izin. Sayangnya mereka jalan sendiri, tanpa koordinasi dengan kita di kabupaten yang mempunyai wilayah dan kewenangan itu,” papar Lebang.

Dijelaskan Lebang, sanksi yang diberikan berdasarkan hasil temuan pengawasan maupun pemantauan. Selanjutnya akan dikaji bersama pejabat pengawas untuk kemudian dikeluarkan sanksi.

“Harus berdasarkan fakta, bisa jadi satu kali sudah bisa dikenai sanksi pidana, kalau memang memenuhi pelanggaran yang ada di aturan. Jika ditemukan hal fatal saat pengawasan dan pemantauan, kita bisa langsung berikan sanksi pencabutan ijin atau penutupan usaha,” timpalnya. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 18 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: