DOB Papua Butuh Payung Hukum Pemilu

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah dan DPR segera merampungkan payung hukum penyelenggaraan pemilu di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua. KPU ingin agar payung hukum itu selesai sebelum akhir tahun ini.

“Harapan kami, akhir tahun ini, Desember 2022 itu sudah ada keputusan tentang bagaimana format atau substansi materi perubahan undang-undang pemilu (mengenai DOB) ini,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Ia mengatakan, Majelis Rakyat Papua sudah bermediasi dengan KPU terkait konsekuensi elektoral atau kepemiluan pasca terbentuknya DOB. Ia mengaku, MRP menjelaskan gagasan tentang konsekuensi elektoral atau kepemiluan sehubungan adanya DOB Papua. Konsekuensi itu, seperti perubahan daerah pemilihan, baik untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan juga pemilihan gubernur.

“Itu yang disampaikan kepada kami oleh teman-teman MRP, yang intinya teman-teman MRP mengusulkan bahwa setiap pembicaraan yang berkaitan dengan hal-hal strategis, cara pandang otonomi khusus Papua itu mendapat perhatian juga,” kata dia.

KPU menurut Hasyim juga nanti akan membicarakan lebih lanjut dengan para pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah tentang bagaimana konsekuensi elektoral terkait dibentuknya daerah otonomi baru di Papua. Apalagi, berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah dan juga wakil-wakil rakyat dari Papua.

Hasyim melanjutkan, KPU akan membicarakan lebih lanjut dengan DPR dan pemerintah ihwal hal tersebut. “Kami akan membahas nanti apakah mekanismenya lewat revisi UU (Pemilu) atau apa pun, supaya ada payung hukumnya untuk pemilu di Papua,” katanya.

Hasyim mengatakan, penataan daerah pemilihan (dapil) dilakukan mulai Oktober 2022 sampai Februari 2023. Dengan demikian sebelum Februari 2023 setidaknya sudah ada payung hukum pemilu di tiga DOB baru supaya ada gambaran tentang dapil tersebut sebelum masuk tahap pencalonan pada Mei 2023.

Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan MRP ingin memastikan konstituen Orang Asli Papua di 28 kabupaten dan kota di Provinsi Papua memiliki hak suara. “Khusus daerah Papua diatur secara khusus terutama perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2021 ini perlu MRP ingin mendapatkan satu ketegasan, kekhususan melalui KPU RI. Maka kami ke sini memastikan itu,” ujarnya.

Bukan revisi UU

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Nggak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu. Enggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Mahfud saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/8).

Mahfud enggan menjelaskan lebih lanjut terkait aturan yang disiapkan untuk mengakomodasi proses pemilu di provinsi baru Papua tersebut. Menurutnya, pemerintah masih dalam proses pengkajian. “Nantilah kita akan pikirkan,” ujar dia.

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, dalam rapat terbatas tentang Papua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga belum disinggung secara detil terkait pemilu di daerah DOB Papua. Masduki mengatakan,

Wapres Ma’ruf saat ini masih fokus untuk persiapan infrastruktur di daerah tersebut. “Pastinya pasti akan kesana, cuma kan sampai saat ini kan justru lebih pada persiapan-persiapan infratruktur yang mesti dilakukan ya,” ujar Masduki.

UU Pembentukan tiga DOB Papua disahkan oleh DPR pada 30 Juni lalu. Dengan disahkannya UU tersebut, Papua memiliki tiga provinsi baru, yaitu; Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Implikasinya, akan ada perubahan daerah pemilihan, baik untuk DPR maupun DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (REP/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: