Berita Utama

Dongkrak Pembangunan Empat DOB di Papua, Pemerintah Dorong Dialog Konstruktif

JAYAPURA – Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan di empat Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua. Percepatan dilakukan, antara lain, dengan membangun sarana prasarana pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dan Pemerintah yang masih ada diharapkan bisa dikikis dengan membangun dialog konstruktif.

Saat berkantor di salah satu ruang di Kompleks Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Papua, Selasa (10/10/2023), Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa dialog dengan masyarakat Papua tak hanya dibangun di ruangan kantor, tetapi juga di luar rapat formal atau kantor.

Menurut Wapres, dialog juga dilakukan terhadap kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan. Namun, Wapres menegaskan bahwa merdeka bukan solusi yang akan diberikan pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi harga mati.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini di Papua, Wapres menaruh perhatian terhadap isu keamanan yang masih mengganggu di beberapa wilayah Papua. ”Walaupun hanya beberapa kabupaten, kita melihat itu sesuatu yang serius dan perlu dibicarakan, bukan untuk masa sekarang, tetapi untuk menciptakan keamanan dan ketenangan secara berkelanjutan,” ucap Wapres Amin. Selama dua tahun terakhir ini, catatan Kompas, Wapres sudah berkunjung ke Papua selama empat kali.

Selama kunjungan kerjanya sejak Senin lalu hingga Jumat (13/10/2023) mendatang, Wapres Amin didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Wapres juga menyempatkan diri berdialog dengan tokoh pegiat kemanusiaan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian serta menerima para pimpinan Asosiasi Pengusaha Asli Orang Papua (AOP).

Setelah bertemu dengan pegiat HAM dan perdamaian di Papua serta pengusaha AOP, agenda Wapres Amin lainnya sehari berkantor di Jayapura ditutup dengan memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP). Rakor membahas Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemprov di Empat DOB.

”Saya merasa senang. Pertama, suasana kantornya bagus sekali. Bikin betah,” ujar Wapres di ruang kerjanya dengan dinding kaca yang menghadap Samudra Pasifik.

Perdamaian berkelanjutan

Lebih jauh, dalam upaya mengatasi konflik di Papua, saat bertemu dengan tokoh pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian, Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.

Menurut Wapres, pemerintah berkomitmen penuh menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua. Upaya konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktural dan rekonsiliasi.

Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. ”Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.

Pegiat HAM yang hadir pada kesempatan ini adalah Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan, pengamat hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R Pugu.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Wapres berkantor di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Selasa (10/10/2023). Didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Wapres menerima para tokoh pegiat kemanusiaan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian; para pimpinan Asosiasi Pengusaha Asli Papua. KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Perlunya pengadilan HAM di Papua

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Subhan Hamid Massa menyarankan, upaya pendekatan kepada masyarakat Papua dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi, kesejahteraan, dan hukum. Subhan menyatakan bahwa para pegiat HAM Papua, antara lain, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan untuk menghadirkan Pengadilan HAM di Jayapura, Papua.

Selama ini, persoalan HAM di Papua harus diadili ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadiran pengadilan HAM di Papua diharapkan bisa memberikan rasa puas bagi masyarakat karena pengadilan bisa berlangsung terbuka.

”Supaya ada trust jadi memang di lapangan ini kalau kita apa namanya ada rasa ketidakpercayaan jadi ada kecurigaan. Pemerintah pusat tidak percaya dengan Papua, orang Papua juga tidak percaya ini perlu titik-titik temu,” kata Subhan.

Kehadiran pengadilan HAM di Papua diyakini menjadi salah satu titik temu yang menjembatani kepercayaan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. ”Itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait ya dalam penyelenggaraan pengadilan saya kira,” ujar Wapres Amin menanggapi usulan terkait hadirnya pengadilan HAM di Papua.

Dalam pertemuan bersama Wapres, para pegiat HAM juga meminta pemerintah pusat mengedepankan pendekatan adat dan budaya dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan kultural juga harus menjadi dasar bagi implementasi pemerintahan di Papua. Mereka juga menekankan pentingnya pendekatan ekonomi serta hukum berkeadilan dan tegas. ”Tegas itu bukan berarti keras, jadi memang dia lebih di tengah-tengah,” tambahnya.

Pemerintah juga diharapkan benar-benar hadir di semua aspek, baik di perkotaan sampai pedalaman. Dengan demikian, kehadiran pemerintah betul-betul dirasakan masyarakat. Banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya bagus, tetapi menjadi masalah karena sosialisasinya belum menjangkau sampai ke bawah.

Selanjutnya, penanganan keamanan harus humanis dengan mengedepankan sisi keadilan universal sehingga tidak menimbulkan trauma. Rekonsiliasi juga perlu dilakukan dengan berbasis kultural. Artinya, pemerintah harus memahami kebiasaan dan kesukaan masyarakat Papua.

Perwakilan pegiat HAM lainnya, Fransina Yoteni, menyoroti persoalan pendidikan yang masih sangat tertinggal di tanah Papua. Hanya dua kota dengan tingkat pendidikan yang baik, yaitu Sorong dan Jayapura. Ia juga menambahkan bahwa anak-anak dan perempuan menjadi korban utama ketika terjadi konflik di Papua.

Tegas terukur

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Selasa (10/10/2023), seusai memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) terkait Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) dan Kebijakan Pendukung lainnya. KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Untuk percepatan pembangunan prasarana pemerintahan di empat DOB Papua, Wapres meminta Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda empat DOB agar segera menyelesaikan proses pengadaan lahan hingga status clean and clear. Mereka juga diminta melakukan identifikasi terhadap data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah, dan kebutuhan energi.

Kementerian Keuangan diminta agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi K/L/pemda. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan K/L terkait diminta agar dapat memberikan pendampingan kepada pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kapolri dan Panglima TNI juga diperintahkan agar segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembangunan polda, korem, dan kodim pada empat DOB, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Hal ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat pengamanan warga sipil.

TNI dan Polri diminta memperkuat pengamanan bagi warga sipil. ”Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan. Kawal dengan baik pelaksanaan pembangunan di Papua,” ucap Wapres.

Terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua, khususnya karena masalah keamanan, Wapres Amin memastikan bahwa persiapan Pemilu 2024 di wilayah Papua sudah matang. Segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu telah disiapkan, termasuk berbagai hal teknis, mulai dari anggaran hingga masalah keamanan.

”Sudah disiapkan, artinya segala sesuatunya termasuk masalah teknis, masalah keamanan, penyelenggaraan, pembiayaan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang merupakan salah satu DOB di Papua, telah mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui koordinasi dan safari ke seluruh wilayah. Sosialisasi juga terus dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar.

”Untuk rencana persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan kami terus melakukan koordinasi, kemudian safari yang digelar dari Polda, kemudian dari institusi keamanan lainnya di empat daerah,” ujar Ribka.

Ribka pun menegaskan bahwa pemilu merupakan agenda negara yang wajib dan harus dilaksanakan sehingga masalah keamanan di Papua tidak boleh sampai mengganggu pesta demokrasi tersebut. ”Saya pikir potensi-potensi itu akan diminimalisasi. Ada pihak keamanan,” tambahnya. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.