Berita Utama

DPR ”Ogah” KPU Bahas Perubahan Aturan Usia Calon Kepala Daerah Tertulis

JAKARTA — Sebanyak lima dari sembilan fraksi partai politik di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menolak permintaan Komisi Pemilihan Umum untuk mengonsultasikan secara tertulis tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung mengenai tata cara penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lima fraksi itu adalah PDI Perjuangan, PPP, Partai NasDem, PKS, dan PAN

Selain masih cukup waktu, pembahasan terkait dinilai harus dilakukan melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat karena pengambilan keputusan di parlemen bersifat kolektif kolegial. Tanpa rapat tatap muka, pembahasan dikhawatirkan hanya mewakili kepentingan pihak tertentu.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syamsurizal membenarkan, pihaknya telah menerima surat permohonan konsultasi secara tertulis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan lalu.

Permohonan dimaksud terkait dengan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai tata cara penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seiring dengan adanya putusan MA, KPU menilai, perlu untuk mengubah ketentuan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah, yakni mengenai syarat usia calon yang terhitung sejak pelantikan calon terpilih.

Ia mengakui, pimpinan Komisi II DPR belum menentukan jadwal untuk menindaklanjuti permohonan KPU tersebut karena masih dalam pekan libur Idul Adha. Akan tetapi, di kalangan internal komisi tersebut berkembang pemikiran dari sejumlah fraksi partai politik (parpol) untuk tidak perlu mengubah ketentuan penghitungan syarat usia calon kepala daerah.

”Kecenderungan kita sebaiknya tidak usah berubah-ubah lagi lah. Tidak bisa pula kita, misalnya, kalau ada kepentingan kita ubah,” kata Syamsurizal saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Ia melanjutkan, perubahan aturan jelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga bakal memicu kecurigaan publik. Menurut dia, masyarakat dapat membaca bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk kepentingan sesaat. Apalagi, KPU menginginkan agar perubahan dilakukan hanya melalui konsultasi tertulis.

Oleh karena itu, ia menekankan, penting untuk membahas tindak lanjut atas putusan MA tersebut melalui rapat secara tatap muka antara KPU, Komisi II DPR, dan pemerintah. Pertemuan langsung juga krusial karena pengambilan keputusan di parlemen bersifat kolektif kolegial, bukan ditentukan salah satu pihak saja.

”Semua tentu tetap kita bahas dulu, baru (hasilnya) kita ketik, tertulis. Dan keputusan apa pun itu akan kita bahas secara bersama-sama, bukan keputusan ketua komisi, ketua fraksi,” ujar Syamsurizal.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa. Menurut Saan, putusan MA memang harus ditindaklanjuti. Namun, pembahasan terkait harus dilakukan secara langsung untuk menyerap aspirasi semua pihak.

”Sebaiknya, KPU membuat konsultasi langsung ya, lewat rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Itu lebih baik karena waktu masih ada,” katanya.

Jika konsultasi dilakukan secara tertulis, lanjut Saan, akan muncul persoalan terkait dengan alur komunikasi. Mekanisme tersebut bakal menghilangkan dialog antara Komisi II, KPU, dan pemerintah. Padahal, komunikasi dua arah antarsemua pihak merupakan proses krusial di tengah berkembangnya dugaan bahwa putusan MA terkait penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhubungan dengan kepentingan pihak tertentu.

Ia menambahkan, konsultasi tertulis memang dimungkinkan jika ada situasi mendesak. Contohnya, DPR sedang dalam masa reses. Akan tetapi, saat ini DPR masih dalam masa persidangan, waktu menuju reses berikutnya pun masih memadai untuk membahas imbas putusan MA terhadap pengaturan Pilkada 2024.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan ditemani bakal calon gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Pembuktian ke masyarakat

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Komarudin Watubun mengatakan, ini merupakan saat yang tepat bagi KPU untuk membuktikan independensi dan integritasnya kepada publik. KPU berpengalaman mendapat berbagai kritik atas sejumlah peristiwa yang terjadi selama pemilihan anggota legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Hal itu semestinya menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali pada Pilkada 2024 dengan cara bekerja sesuai dengan aturan konstitusi.

”Salah satu unsur penting dalam menentukan kualitas pemilu yang baik adalah penyelenggaranya. Apa susahnya kalau datang konsultasi dengan Komisi II, sesuai dengan perintah konstitusi secara baik, diskusi lebih mendalam sebelum membuat keputusan,” tutur Komarudin.

Dengan pembahasan bersama secara terbuka, menurut dia, dapat menghilangkan kesan bahwa KPU merupakan perpanjangan kepentingan kelompok atau orang per orang. Jangan sampai KPU sekadar beralasan bahwa putusan MA adalah produk yang harus dihargai dan serta merta dijalankan. Padahal, putusan MA dimaksud dinilai tidak mencerminkan kualitas negara hukum.

”Sebagai negara hukum, kita harus menghargai hukum. Tetapi, kalau putusan hakimnya abal-abal, itu menjadi soal,” ujar Komarudin.

Menurut dia, putusan MA soal tata cara penghitungan syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat merusak sistem negara hukum. Sebab, soal batas usia calon kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada sehingga MA tidak berhak memutuskannya karena gugatan yang terkait undang-undang seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

”Hakim Mahkamah Agung (dalam hal ini) telah melampaui batas kewenangannya,” katanya.

Selain itu, penghitungan syarat usia yang ditetapkan saat pelantikan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu dapat menyebabkan kekacauan dari segi administrasi pemerintahan. Ia mencontohkan, hal itu bisa terjadi ketika gubernur yang ditugaskan untuk melantik bupati tengah berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut.

”Misalnya, SK (surat keputusan)-nya bulan ini, tetapi karena gubernur sibuk tidak bisa melantik bupati, apakah harus ikut? Apakah itu menjadi dasar? Dengan begitu, batas usia menjadi kacau,” ucap Komarudin. (kom/pbn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.