DPR Papua Barat Tetapkan Tujuh Raperda Non APBD 2021

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat akhirnya menetapkan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) non APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah (Perda), dalam rapat paripurna tentang Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD, pada Selasa malam (16/2/2021), di Aston Niu Hotel Manokwari.

Juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat Zeth Kadakolo mengatakan, berdasarkan usul dan saran yang telah dipaparkan oleh seluruh fraksi maka tujuh raperda yang terdiri dari enam rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) dan satu rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) diterima dan disetujui.

“Untuk ditetapkan menjadi Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021,” ucap dia saat membacakan surat keputusan gabungan fraksi.

Ia menjelaskan, enam Raperda yang diusulkan  pemerintah daerah guna ditetapkan menjadi Perda meliputi Raperdasi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, Raperdasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Raperdasi tentang Pajak Daerah, Raperdasi tentang Investasi Pemerintah Daerah, Raperdasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Raperdasus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Sedangkan satu Raperda yang merupakan usulan DPR Papua Barat adalah Raperdasi tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat.

Kadokolo menuturkan, ada sejumlah saran yang diberikan oleh gabungan fraksi seperti pelaksanaan sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar Perdasi Retribusi Daerah bisa mencapai target. Dan Raperdasi soal kemudahan investasi perlu kehatian-hatian dari OPD teknis.

“Pengawasan kepada objek pajak supaya PAD meningkat,” jelas dia.

Kemudian, Raperdasi tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otsus yang sebelumnya adalah 10% untuk provinsi dan 90% kabupaten/kota mengalami perubahan menjadi 30% provinsi dan 70% kabupaten/kota.

“Hal ini didasari pengalihan kewenangan pendidikan menengah dan pendidikan khusus perikanan, kehutanan dan pertambangan dari kabupaten ke provinsi. Ini juga berdampak ke alokasi anggaran,” jelas dia.

Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley Lolando Mansawan menambahkan atas pandangan akhir fraksi dapat disimpulkan enam Raperdasi dan satu Raperdasus diterima dan disetujui me nadi Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua Barat non APBD tahun 2021.(PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 17 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: