Berita UtamaInforial

DPR PB Tagih Laporan Realisasi Anggaran Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat belum menerima laporan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga triwulan III Tahun 2020, berikut item penggunaannya secara terperinci. DPR pun mempertanyakan kinerja Satuas Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Papua Barat.

“Kami juga harus mempertanggung-jawabkan kepada masyarakat karena anggaran disahkan oleh DPR. Karena itu Satgas harus melaporkan kembali penggunaannya. Apalagi laporan itu akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk penetapan anggaran berikut di tahun berjalan,” kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor kepada Papua Barat News di Manokwari, Selasa (2/2/2021).

Orgenes menjelaskan, bahwa dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, khususnya wilayah Papua Barat memang perlu untuk dievaluasi, terutama pembenahan terhadap program yang menyentuh masyarakat. Pihaknya pun ikut mendorong adanya evaluasi secara menyeluruh.

“Evaluasi secara menyeluruh harus dilakukan, maksudnya supaya ada pembenahan. Jika program itu penting untuk masyarakat, maka DPR wajib mendorong supaya semua program bisa bersentuhan dengan masalah dasar masyarakat,” kata Wonggor.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama legislatif telah menetapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp197,8 miliar. Dana tersebut bersumber dari pergeseran (refocusing) APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2020.

Pengalokasian anggaran miliaran rupiah itu difokuskan pada tiga item prioritas, yakni penanggulangan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penanggulangan dampak ekonomi masyarakat.

Terpisah, Satgas Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang mengemban tugas dan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19 mengklaim belum ditemukannya indikasi penyalahgunaan anggaran di masa pandemi Covid-19.

Asisten Intelijen Kejati Papua Barat, Rudi Hartono, dalam wawancara bersama awak media belum lama ini mengakui bahwa jajaran Kejaksaan Negeri se-Papua Barat secara intens melaporkan realisasi penggunaan anggaran Covid-19 ke Kejati tanpa adanya indikasi pelanggaran.

“Setiap bulan jajaran kejaksaan intens laporkan perkembangan di daerah ke Kejati dan kami lanjutkan ke Kejagung. Ini sebagai bahan kontrol kami, apabila suatu saat ada pelanggaran, datanya sudah ada pada kami,” kata Rudi. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 3 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.