Berita Utama

DPR Perlu Meningkatkan Fungsi Kontrol

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan DPR perlu meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

Menurutnya, dalam konteks legislasi, diperlukan standar untuk merumuskan partisipasi publik dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang. “Ini menjadi penting setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan tentang partisipasi publik bermakna,” ucap Arsul menanggapi penilaian bahwa DPR melempm mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, Arsul menyebutkan perlunya transparansi dalam proses penganggaran APBN yang dilakukan pemerintah bersama parlemen. Apalagi beberapa mata anggaran tertentu tidak dibahas terbuka, misalnya pembahasan anggaran peralatan militer atau alutsista dan operasi intelijen. Dia juga mendukung kualitas produk legislasi di parlemen yang perlu diperjelas, dari adanya isu tumpang-tindih undang-undang hingga pandangan publik yang belum diakomodasi saat pembahasan rancangan undang-undang.

Meski begitu, Arsul menilai kinerja parlemen tahun ini lebih baik dibanding kinerja dua tahun sebelumnya, ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Arsul juga melihat kritik masyarakat sipil sebagai hal biasa dalam budaya demokrasi. “Ada sejumlah hal yang harus diakui memang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh DPR,” ucap Arsul. “Salah satu yang perlu diperbaiki adalah kerja-kerja panitia kerja yang dibentuk.”

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, menyatakan produk legislasi yang dihasilkan parlemen bersama pemerintah merupakan aspirasi publik. Dia tak memungkiri bahwa implementasinya masih lemah. “DPR telah menjalankan fungsinya dengan baik, meski masih cukup banyak kritik terhadap DPR,” kata Gobel dalam keterangannya, kemarin.

Gobel menyebutkan Dewan menjadi mitra kritis-konstruktif bagi pemerintah. Menurut dia, parlemen bersikap kritis dengan cara menyerap aspirasi rakyat, lalu memformulasikan untuk memperjuangkannya. Misalnya, kata dia, isu melejitnya harga minyak goreng, merebaknya pinjaman daring, dan pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung.

Beberapa waktu lalu, Gobel juga mendapat aduan ihwal larangan ekspor jagung pakan ternak di tengah produktivitas jagung yang melonjak. Ketika diverifikasi, larangan ekspor tersebut fiktif. Gobel mengklaim dapat mengembalikan aktivitas ekspor jagung dan meningkatkan harga menjadi Rp 600 per kilogram. Dalam kasus minyak goreng, ia juga mengaku menggelar rapat gabungan di DPR dengan pemerintah, yang sempat dihindari oleh Menteri Perdagangan kala itu. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.