DPR Perlu Serap Aspirasi Rakyat Papua

JAKARTA, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun panitia khusus pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang akan bersidang segera setelah masa persidangan keempat DPR dibuka, 8 Maret 2021. Dalam pembahasannya, revisi UU Otsus Papua itu diharapkan menyerap aspirasi masyarakat Papua seluas-luasnya sehingga pembentukan regulasi itu tidak malah memperpanjang persoalan yang terjadi di Papua.

Draf revisi yang dibuat pemerintah itu dipandang belum mewakili aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat karena belum ada pembicaran dan penyerapan aspirasi secara intensif yang dilakukan pemerintah.

Padahal, UU Otsus Papua telah secara khusus mengatur agar penyerapan aspirasi itu dilakukan pemerintah sebelum draf disusun dan diberikan kepada DPR. ”Tahapan ini yang belum optimal dilakukan pemerintah sehingga banyak pertanyaan dari masyarakat lokal di Papua bagaimana draf revisi itu disusun. Sebab, UU Otsus Papua itu mestinya dirancang bottom up, atau sesuai dengan usulan dari bawah, bukan top down,” katanya, saat dihubungi, Minggu (28/2/2021) dari Jakarta.

Pelibatan dari bawah itu misalnya dengan mendengarkan suara dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Selain itu, pihak-pihak yang kontra dengan Otsus Papua juga harus diajak bicara untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi mereka.

”Mungkin karena waktunya sudah mepet, dan tahun 2021 ini Otsus Papua berakhir, maka perlu langkah cepat dari pemerintah. Pemerintah langsung membuat draf revisi UU Otsus Papua, dan diserahkan kepada DPR, sementara tahapan pelibatan masyarakat dan penyerapan aspirasi itu belum dilakukan maksimal. Sebab, paling tidak RUU itu sudah harus disahkan sebelum APBN 2022 diketok, Agustus atau September 2021,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyerahkan draf revisi UU Otsus Papua kepada DPR, masa sidang lalu. Pemerintah berencana meningkatkan anggaran otsus Papua dari semula 2 persen plafon dana alokasi umum menjadi 2,25 persen. Rencana itu tercantum dalam draf RU Otsus Papua yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

Tak hanya itu, RUU Otsus Papua akan mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan anggaran otsus. Ketentuan baru ini untuk memastikan pemanfaatan dana otsus nantinya lebih optimal. Perubahan-perubahan substantif itu ditemui di Pasal 34 RUU Otsus Papua. Di Pasal 34 Ayat (3) RUU Otsus, dana otsus sebesar 2,25 persen DAU tersebut dibagi menjadi dua. Rinciannya, penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1 persen dari plafon DAU nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25 persen dari plafon DAU. Ini terutama untuk pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Pasal 34 Ayat (9) dan (10) mengatur tentang peran kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Provinsi Papua secara terkoordinasi guna membina dan mengawasi pengelolaan penerimaan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Draf RUU Otsus Papua juga membuka potensi bagi pemekaran wilayah di Papua.

Peneliti Pemerintahan Daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan, pada intinya hanya ada dua poin dalam draf RUU Otsus Papua, yakni kenaikan dana otsus dan pemekaran wilayah. Perubahan UU Otsus Papua yang hanya mengatur dua hal itu dinilai belum memadai dan tidak mewakili kekhususan yang dimaksud untuk Papua.

”Mesti dijelaskan dulu definisi kekhususan Papua itu dalam hal apa. Sebab, desain otsus itu memang merupakan bagian dari bentuk desentralisasi asimetris dalam kerangka negara kesatuan. Selain otsus, ada otonomi secara luas, dan otonomi terbatas,” katanya.

Sebagai contohnya, Aceh mendapatkan kekhususan karena penerapan Syariat Islam di wilayah itu. Hukum yang diacu serta peraturan turunan lainnya dari kekhususan tersebut pun mengacu pada hal itu. Sebaliknya, bagi Papua, sampai saat ini belum didefinisikan dengan jelas kekhususannya.

”Definisikan dulu kekhususan Papua, baru setelah itu aturannya dibuat mengikuti desain kekhusussan itu, baik perda maupun aturan lainnya. Sebab, dana otsus itu sebenarnya implikasi saja dari pelaksanaan kekhususan suatu daerah. Bukan malah menjadi tujuan dari diterapkannya otsus. Ini kan sekarang logikanya terbalik, malah dana otsus yang dijadikan tujuan, sedangkan pengaturan detil mengenai keistimewaan atau kekhususan Papua itu tidak dijabarkan secara jelas,” katanya.

Contoh lainnya, karena merupakan daerah khusus, Aceh memiliki partai politik lokal. Namun, tidak demikian dengan Papua, karena di dalam UU Otsus Papua juga belum didefinisikan secara jelas, apakah kekhususan itu juga menyangkut politik, dan dalam hal apa saja Papua itu dikhususkan.

Syarif mengatakan, hal itu yang semestinya diperjelas di dalam revisi UU Otsus Papua. Tidak hanya dengan mengutak-atik kenaikan dana otsus dan pemekaran wilayah.

Dihubungi terpisah, anggota Pansus RUU Otsus Papua dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya berjanji akan menyerap sebanyak mungkin aspirasi dari masyarakat Papua, dan pihak-pihak terkait yang memahami isu Papua. ”Segera setelah sidang dibuka, kita akan merapatkan itu. Pertama kita pilih dulu pimpinan pansus, baru memabahas agenda rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum,” katanya. (KOM)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 2 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: