Berita Utama

DPR Sebut Pasal-pasal Kontroversial sudah Diubah

JAKARTA – Anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari, mengklaim pasal-pasal RKUHP yang selama ini dikritik publik sudah diubah. “Sebenarnya sudah mengalami perkembangan dan sudah banyak yang tidak lagi seperti yang dikhawatirkan berbagai kalangan,” katanya.

Politikus Partai NasDem ini menyarankan DPR dan pemerintah berdialog dengan kelompok penentang pengesahan RKUHP untuk menjelaskan muatan pasal-pasal kontroversial.

Adapun juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries, mengatakan pasal-pasal dalam RKUHP tetap menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat. Ia juga menjelaskan, RKUHP perlu segera disahkan karena kebutuhan pembaruan hukum pidana dan sistem pemidanaan yang modern. Tujuannya, mengatasi ketidakadilan dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan akibat kakunya asas legalitas.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, memberi tiga catatan penting ihwal muatan RKUHP. Pertama, setelah disahkan, KUHP berpeluang digunakan untuk melindungi kekuasaan padahal undang-undang seharusnya melindungi publik dari penyimpangan kekuasaan.

Kedua, RKUHP itu dibuat tanpa memperhatikan partisipasi publik yang dilindungi melalui tiga hak. Ketiga hak tersebut adalah hak publik untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk diterima pendapatnya, serta hak untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan ketika usulan mereka tidak didengarkan.

“Ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Feri. “Jika pembentuk undang-undang menantang untuk mengajukan judicial review ke MK, itu pernyataan tidak lumrah dari pembentuk undang-undang yang seharusnya khawatir undang-undangnya diuji, kecuali mereka sudah siap di MK dengan berbagai kondisi.”

Catatan ketiga Feri adalah UU KUHP akan menjadikan pemerintah sebagai kolonial baru dan berpeluang menempatkan oposisi pemerintah sebagai sasaran dari undang-undang tersebut.

Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang P. Wiratraman, mengatakan sosialisasi RKUHP selama ini terkesan manipulatif karena pemerintah seolah-olah menampung usulan publik. Padahal, kenyataannya, produk legislasi yang dibuat justru menghambat kebebasan hak asasi manusia.

“Jawaban pemerintah seakan-akan memberi ruang yang cukup dan selalu ditampilkan menyarankan menggugat ke MK,” kata Herlambang. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.