Berita Utama

DPRD Manokwari Bahas RAPBD Perubahan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menggelar pembukaan rapat paripurna masa sidang III tahun 2020 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020, Kamis (8/10/2020).

Ketua DPRD Manokwari Yustus Dowansiba dalam sambutannya mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang akan dibahas dalam rapat paripurna tersebut harus mencerminkan konsistensi pemerintah kabupaten dalam menjalankan skala prioritas pembangunan kepada masyarakat.

“Penyusunan RAPBD-P haruslah berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, dinamis, efisien, prioritas dan penghematan,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam menentukan APBD-P tersebut dibutuhkan pembahasan yang teliti dan cermat karena pada dasarnya perubahan anggaran belanja daerah menjadi tolak ukur penggunaan anggaran baik dalam perubahan, pengurangan maupun pergeseran pembiayaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020.

“Hendaknya pergeseran pembiayaan anggaran tetap memperhatikan skala prioritas sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat terarah dengan baik, tepat sasaran, berdayaguna dan berhasil,” kata dia.

Sementara itu Pjs Bupati Manokwari Robert Rumbekwan, menyampaikan, perubahan APBD dilakukan dalam rangka penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan, perbaikan dan penyesuaian atas APBD murni tahun anggaran 2020 dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan dan menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah,” kata Robert.

Dia menuturkan, penyusunan RAPBD tahun ini dilakukan dalam kondisi keuangan yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Manokwari.

Selain itu, terjadinya defisit anggaran akibat tidak tercapainya target pendapatan yang telah direncanakan sebelumnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan.

“Sedangkan di sisi belanja, pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19, pembayaran Jamkesda ke BPJS untuk masyarakat dan pembayaran pokok utang,” ujar dia.

Dirinya mengungkapkan, dengan memperhatikan kondisi keuangan saat ini maka dalam penyusunan RAPBD-P tahun anggaran 2020 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pembiayaan yang dianggarkan dari APBD murni tahun anggaran 2020.

“Hal ini bertujuan agar target PAD yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 dapat terealisasi sesuai dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Yustus Dowansiba tersebut dihadiri oleh 20 anggota DPRD Manokwari. Sementara 5 anggota lainnya tidak hadir dengan alasan ijin dan sakit. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 9 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.