DPRD Manokwari Tegaskan Perda Miras Tidak Berlaku

MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menegaskan bahwa, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, Penjualan dan Memproduksi Minuman Keras (Miras), tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.

Wakil Ketua I DPRD Manokwari, Norman Tambunan, mengatakan, pemerintah kabupaten pernah menempuh upaya banding dan telah diberikan waktu selama dua tahun untuk merevisi. Namun, selama kurun waktu dua tahun revisi tak kunjung dilaksanakan. Dengan demikian, perda miras secara otomatis gugur dan tidak bisa diimplementasikan.

“Perda itu sudah tidak berlaku, karena melanggar kekuatan hukum di atasnya,” ucap Norman saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (6/4/2022) siang.

Menurut dia, pemerintah kabupaten melalui Bagian Hukum harus menjelaskan kepada publik terkait perda miras, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Penertiban miras oleh aparat penegak hukum selama ini, tidak bisa berlandaskan pada perda miras.

“Biro Hukum harus berikan pernyataan yang jelas. Perda ini berlaku atau tidak,” ujarnya.

“Apakah perda miras bisa lawan Peraturan Presiden? Presiden saja izinkan kok, tapi dengan persyaratan ketat,” ucap dia lagi.

Untuk melakukan pengendalian penjualan miras, sambung dia, pemerintah terlebih dahulu melakukan pencabutan terhadap perda yang lama. Setelah itu, naskah perda baru tentang tata kelola penjualan miras ditetapkan melalui mekanisme persidangan.

“Dibatalkan dulu, ketok dulu, baru ajukan perda baru soal revisi pengendalian miras,” ucapnya.

Sembari menunggu revisi perda, pemerintah juga dapat mengeluarkan Instruksi Bupati yang mengatur tata kelola penjualan miras di Manokwari.

Dengan adanya regulasi itu, daerah akan memperoleh pendapatan dari pajak minuman beralkohol.

“Di Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) itu ada perizinan yang namanya perizinan minuman beralkohol atau PMB,” terang dia.

Ia melanjutkan, bilamana Instruksi Bupati telah dikeluarkan maka setiap masyarakat yang ingin menjual miras wajib mengurus perizinan lewat instansi terkait. Instruksi tersebut tidak hanya mengatur soal izin penjualan melainkan aturan lainnya yang perlu dipatuhi.

“Kalau jual miras baru tidak ada izinnya, ya kenakan sanksi toh,” tutur dia.

Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou, menuturkan, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk melakukan pengendalian terhadap peredaran miras melalui upaya revisi menyeluruh terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2006.

“Kita melarang tapi tidak efektif. Karena konsumsi miras jalan terus,” ujar Hermus.

Ada dua hal yang berkaitan dengan pengendalian, yaitu objek miras dan subjek atau orang yang mengkonsumsi. Pengendalian terhadap objek miras akan memberikan kontribusi bagi daerah melalui penerimaan pajak. Sedangkan pengendalian subjek, bermaksud untuk menekan perilaku negatif dari pola konsumsi miras yang berlebihan.

“Miras inikan bukan masuk kategori bahan adiktif seperti narkotika. Jadi harus kita kendalikan,” jelas Hermus.

Ia melanjutkan, rencana revisi perda secara menyeluruh akan melibatkan akademisi dari Universitas Papua (Unipa). Hasil kajian ilmiah itu menjadi bahan untuk melakukan revisi atas perda yang diterbitkan tahun 2006 silam.

“Kita kaji ulang, jenis hukumannya bagaimana. Ini perlu mendapatkan kesepakatan bersama,” ucap Bupati.

Dilansir lama resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi di sektor perdagangan miras atau minuman beralkohol (minol), namun dengan persyaratan yang ketat. Persyaratan itu di antaranya harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Yuliot, menerangkan, pemerintah resmi menutup bidang usaha untuk penanaman modal seperti industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031). Namun, investasi pada perdagangan miras masuk dalam kategori bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu ini dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021. Aturan itu mengubah beleid tentang investasi sebelumnya, yakni Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Aturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widod pada 24 Mei 2021 lalu.

“Selanjutnya, Perpres 49/2021 diundangkan dan mulai berlaku pada 25 Mei 2021,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dalam Pasal 6 Ayat 1 d berbunyi persyaratan penanaman modal lainnya yakni bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Kemudian, Pasal 3a menuturkan bidang usaha dengan persyaratan penanaman modal lainnya meliputi perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333), perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol (KBLI 47221), dan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol (KBLI 47826). (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: