Berita Utama

Dua Jalur Menjadi Kepala Daerah

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum tengah menyusun peraturan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan KPU segera berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun peraturan pendaftaran calon kepala daerah jalur perseorangan atau calon independen.

“Kami akan konsultasi dengan pembentuk undang-undang tersebut (DPR) soal peraturan teknis sekaligus penyerahan dukungan pendaftaran calon kepala daerah perseorangan,” ujar Idham saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Pilkada 2024 akan digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Pilkada serentak itu berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Idham mengatakan KPU telah meluncurkan tahapan pilkada di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis, 31 Maret lalu. Peluncuran ini menandakan tahapan pilkada sudah dimulai pada April 2024.

Dia menjelaskan, ada dua jalur pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada 2024: pendaftaran jalur independen atau perseorangan dan jalur kandidat yang dicalonkan atau diusung partai politik atau gabungan parpol.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pendaftaran pencalonan perseorangan atau calon independen akan mulai lebih dulu. Pendaftaran jalur perseorangan dimulai pada 5 Mei-19 Agustus 2024. Adapun pengumuman pendaftaran pencalonan dimulai pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Kemudian, pendaftaran pasangan calon akan dilakukan pada Selasa, 27 Agustus 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari, seperti dilansir Antara, menjelaskan alasan pendaftaran jalur perseorangan dilakukan lebih awal. Menurut dia, calon perseorangan hanya perlu memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Dengan begitu, mereka tak perlu menunggu hasil sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang saat ini digelar di MK. Sidang sengketa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif diperkirakan diumumkan pada April ini. Aturan tersebut terangkum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun syarat pencalonan jalur parpol atau gabung parpol memiliki paling sedikit 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau memperoleh 25 persen suara sah dalam pemilihan anggota DPRD setempat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Karena sidang sengketa pemilu di MK belum selesai, KPU menunggu dulu putusan sidang. Setelah itu, KPU baru bisa segera menyusun peraturan pendaftaran calon kepala daerah jalur parpol.

Idham Holik menambahkan khusus pendaftaran jalur perseorangan, KPU sudah mensosialisasi syarat dukungan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kepada bakal calon perseorangan. Selain mempersiapkan aturan pendaftaran, menurut Idham, pemerintah daerah sudah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada. Kepala daerah di 508 kabupaten/kota serta 37 provinsi sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. “Dana hibah itu digunakan untuk pelaksanaan pilkada 2024,” ujarnya.

Menurut Idham, KPU tidak menyiapkan antisipasi pelanggaran dan kecurangan pemilu daerah 2024. Menurut dia, KPU tidak perlu melakukannya karena semua pelanggaran penyelenggaran pilkada ditangani Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Bawaslu akan  menangani dugaan pelanggaran teknis pilkada. Sedangkan Gakumdu menangani dugaan tindak pidana pilkada. “Masalah seperti itu ditangani oleh Bawaslu karena Undang-Undang Pilkada sama saja dengan Undang-Undang Pemilu,” kata Idham.

Idham menegaskan, KPU memegang prinsip transparansi dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pilkada 2024. KPU akan meningkatkan pelayanan informasi di seluruh tahapan, termasuk hasil pilkada.

Mahkamah Konstitusi tengah menyidangkan sengketa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Tim hukum kedua kubu calon presiden, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa dugaan kecurangan tersebut di antaranya politisasi bantuan sosial, pengerahan aparat desa untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta dugaan pengelembungan suara. (tem/ant)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.