Berita Utama

Dua Kampung di Manokwari Ditetapkan Sebagai Kampung Proklim

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Berdasarkan hasil validasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) Sekretariat Program Kampung Iklim (Proklim)  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka ditetapkan  Kampung Aimasi SP III (85,04 persen) dan Kampung Udapi Hilir SP IV (87.16 persen) Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Kampung Program Iklim Utama.

Kedua kampung tersebut wajib menjalani verifikasi lapangan dengan menggunakan aplikasi SPECTRUM  yang merupakan  Sistem Perhitungan Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca secara Cepat, Tepat dan Responsible untuk Masyarakat.

Verifikasi lapangan akan dilakukan oleh Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah  Maluku Papua Dirjen PPI KLHK yang diwakili Kepala Seksi Perubahan Iklim, Vemmy Jolanda Wyzer, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat diwakili Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan, Evalitha Liling, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari diwakili Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati, Yohanes Ada’ Lebang, serta Verifikator Ren Giat Bagus Permana, Andis dan Gloria Pinana.

Proklim yang mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016, merupakan program sinergi aksi adaptasi (upaya pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, erosi akibat angin, dan gelombang tinggi) dan mitigasi (upaya pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi, penanganan lahan pertanian rendah emisi GRK, peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan perubahan iklim nasional, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, untuk penguatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Menurut Vemmy Jolanda Wyzer, Kepala Seksi  Perubahan Iklim Balai PPI KHL Wilayah Maluku Papua mengatakan, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah dan swasta serta masyarakat dapat dirintis sebagai pelopor dan penggerak untuk memperkuat aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta keberlanjutan kegiatan Proklim untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kampung dilingkungannya masing-masing.

“Kegiatan Proklim diantaranya seperti hemat air, membuat resapan air, hemat listrik, membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan got, menghijaukan lingkungan dengan menanam pohon, pembuatan instalasi penanggulangan banjir, membuang sampah juga memilahnya serta memanfaatkan atau mendaur ulang menjadi barang bermanfaat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Papua Barat News Minggu (11/7/2021).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati DLHP Kabupaten Manokwari, Yohanes Ada’ Lebang, mengatakan apresiasi dan terimakasih atas terlaksananya Proklim yang baik ini dengan koordinasi dan komunikasi serta komitmen bersama dalam mendukung kedua kampung ini.

Ia berharap akhir dari verifikasi Proklim dapat mempertahankan nilai yang dimilikinya dan  untuk pertama kali di Kabupaten Manokwari dan dapat menjadi contoh dan teladan dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari secara berkelanjutan serta dapat  diikuti oleh semua kampung yang ada karena sangat memiliki potensi dan sumberdaya menuju Kampung iklim dimasa depan.

“Proklim merupakan program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang sangat penting, efektif dan tepat sasaran. Selain membantu mengurangi risiko bencana terkait iklim di tingkat lokal, Proklim juga  mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan baik sosial, ekonomi dan ekologi,” jelasnya.

Sehingga kata Lebang, upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab semua pihak. Melalui Proklim disamping program pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang masih menjadi persoalan dan wajib mendapat perhatian serius pemerintah, swasta dan warga Manokwari sebagai urusan wajib dan prioritas. (RLS/PB19)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.