Dua Nama Menguat dari Masyarakat untuk Calon Papua Barat Satu
MANOKWARI – Dua nama muncul ke permukaan seiring isu habisnya masa jabatan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada pertengahan Mei mendatang. Dua orang tersebut digadang-gadang layak menjadi karateker atau Penjabat Gubernur Papua Barat, meneruskan jabatan yang ditinggalkan Dominggus hingga pemilu kepala daerah serentak 2024.
Kedua nama itu adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Paulus Waterpauw dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kemenpan-RB Agustinus Fatem.
Dukungan kepada Paulus Waterpauw datang dari Aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua (FKMPP) dan sejumlah tokoh masyarakat serta lembaga adat di Papua Barat.
FKMPP misalnya menggelar aksi simpatik di Gedung Kemendagri Jakarta, Rabu (13/4/2022) lalu, sebagai bentuk seruan moral dukungan masyarakat Papua Barat agar Komjen Paulus Waterpauw mengisi posisi Pj Gubernur Papua Barat.
Ketua FKMPP, Marthen Benny Maran menyampaikan sosok yang tepat untuk Pj Gubernur Papua Barat adalah Komjen Paulus Waterpauw.
Menurutnya Paulus Waterpauw adalah sosok Jenderal yang kaya pengalaman dan sangat memahami karakteristik Papua karena dia putra asli Papua dan juga jadi menjadi kebanggaan.
“Kami bersyukur dan terima kasih, bilamana Komjen Paulus Waterpauw yang notabene pejabat eselon 1 orang Papua di pusat dan menjadi kebanggaan dan idola kami, dapat ditugaskan menjadi Pj Gubernur Papua Barat,” ujar Benny Maran.
Selain putra daerah, Paulus Waterpauw juga telah memenuhi jenjang karier yang sangat baik di institusi kepolisian.
“Beliau jenderal kebanggan di Tanah Papua, mantan Kabaintelkam Polri bahkan telah menjabat empat kali Kapolda sehingga memahami betul situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat. Beliau juga berdedikasi tinggi, penuh integritas, peduli, responsif dan sangat merakyat” ucapnya.
Dalam hal pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana diatur dalam UU 10/2016, Pasal 201, Ayat 9, mutlak menjadi kewenangan Presiden atas usulan Mendagri. Oleh karenanya, pihaknya mengeluarkan dukungan dan seruan moral agar Paulus Waterpauw bisa menjadi Pj Gubernur Papua Barat.
Diketahui empat perwakilan FKMPP yang menemui pimpinan Kemendagri yaitu Mathen Benny Maran (Ketua), Zakeus Sabarofek (Wakil Ketua), Anis Hegemur (Sekretaris II), dan Robby Png Kbarek (Seniman dan Budayawan Papua dan Deputi IV Dewan Adat Papua).
Pernyataan dukungan terhadap Paulus Waterpauw juga datang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan sejumlah tokoh adat di wilayah Sorong Raya hingga Manokwari.
“Sosok Paulus Waterpauw dipandang layak menjabat karateker atau penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat karena ia adalah putra asli Papua, berjiwa nasionalis serta memahami karakteristik budaya, serta kemajemukan warga di Papua Barat ini,” ujar Ketua Dewan Adat Usbah Kabupaten Raja Ampat, Artemas Mambrisau, Sabtu (16/4/2022).
Dia mengatakan, jejak karir Paulus Waterpauw di internal Polri sejak memimpin Polda Papua Barat, Polda Papua bahkan menempati jabatan Kaba Intelkam Polri, sangat terukur sebelum menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri.
“Dari rekam jejak di kepolisian yang profesional itu, kami yakin situasi keamanan dan ketertiban Papua Barat terjamin jika Paulus Waterpauw menjabat karateker Gubernur Papua Barat,” katanya pula.
Pernyataan dukungan terhadap Paulus Waterpauw datang dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Tambrauw, Ignasius Baru, Ketua LMA Malamoi Sorong Selatan Kornelis Usili, Kepala Suku Tehit (Binasket) se-Tanah Papua Adrianus Maga, dan Ketua LMA Maybrat Yeremias Nauw.
Adapun Ketua Dewan Adat Wilayah III Domberai Keliopas Meidodga menyebut pihaknya mendukung anak asli Papua dari Papua Barat untuk ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
“Kami Kepala Suku dan Ketua Dewan Adat Wilayah Domberai mendukung anak kami, Agustinus Fatem, untuk menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022 sampai dengan penetapan Gubernur terpilih. Anak kami Agustinus Fatem, merupakan anak adat Suku Aifat, Maybrat yang lahir di Manokwari Komplex Misi, Brawijaya Papua Barat yang juga termasuk dalam wilayah Adat Domberai,” demikian salah satu point kesepakatan pernyataan Tiga Kepala Suku Besar Arfak, Fak-Fak dan Aifat Maybrat, yang dibacakan Kelopas Meidodga, Kamis (14/4/2022).
Kepala Suku Fak-Fak di Manokwari, Rumuldus Krispul menegaskan pihaknya menolak karateker dari kalangan TNI atau Polri.
Hal senada juga disampaikan Kepala Suku Aifat di Manokwari, Paulus Assem mengatakan menolak karateker berlatar belakang TNI atau Polri, karena Papua Barat yang rentan sehingga karateker dari kalangan TNI atau Polri hanya akan menimbulkan masalah antara masyarakat dan apparat keamanan.
“Calon karakteker yang pantas duduk di kursi Gubernur adalah seseorang yang berlatar belakang dari pejabat sipil agar tahu watak masyarakat sesuai adat dan budaya,” pungkas Assem. (PB1)
