Berita Utama

Efek Buruk Koalisi Gemuk Prabowo

JAKARTA – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, NasDem, PKB, dan PPP merapat ke koalisi Prabowo. Ketua umum ketiga partai itu sudah berulang kali bertemu dengan Prabowo, yang di antaranya, membicarakan rencana koalisi di pemerintahan mendatang.

Sejumlah pengamat politik menilai rencana sejumlah partai politik bergabung ke pemerintahan Prabowo merupakan tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia.

Pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan ketiadaan partai politik di luar pemerintahan bakal berakibat buruk terhadap demokrasi. Dalam konteks pemilu, misalnya, pemilihan yang dilangsungkan dengan anggaran besar menjadi tidak memiliki fungsi.

“Jika pihak yang kalah akhirnya menerima bagian dari kekuasaan, untuk apa ada pemilu?” kata Adi, Kamis (25/4/2024).

Menurut Adi, demokrasi akan berjalan baik ketika kekuatan politik antara eksekutif dan legislatif berimbang. Kekuatan oposisi atau partai politik di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Fungsi pengawasan kubu yang kalah terhadap pihak yang menang dan dalam menjalankan kekuasaan tidak boleh ditiadakan,” katanya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah berpendapat serupa. Hurriyah mengatakan, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan menjalankan proses pemilihan pemimpin lewat mekanisme demokrasi, calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, semestinya tidak merangkul lawan-lawan politiknya untuk bergabung.

Lawan politik Prabowo di pemilihan semestinya tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi pihak yang menjalankan fungsi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sudah memberi isyarat akan bergabung ke koalisi Prabowo. Muhaimin bertemu dengan Prabowo di kantor pusat partainya, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Seusai pertemuan, Muhaimin mengatakan partainya akan berlabuh ke koalisi Prabowo. “PKB dan Gerindra, sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen ataupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi,” kata Muhaimin.

Di tempat yang sama, Prabowo mengisyaratkan PKB akan bergabung dengan pemerintahan mendatang. “Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat,” kata mantan menantu Presiden Soeharto ini.

Dua pengurus Gerindra mengatakan Prabowo menyediakan kursi menteri di kabinetnya jika PKB dan NasDem bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelum ditawarkan, kedua partai tersebut juga meminta jatah menteri. PKB meminta dua menteri sementara NasDem satu menteri dan posisi jaksa agung.

Namun, seorang elite partai pendukung Prabowo-Gibran mengatakan sebagian pemimpin partai politik di Koalisi Indonesia Maju—nama koalisi pengusung Prabowo-Gibran—menentang permintaan PKB dan NasDem tersebut. Alasannya, posisi-posisi yang diminta PKB dan NasDem juga juga menjadi rebutan partai pendukung Prabowo dalam Pemilu.

“Ketua umum (partai) menyarankan agar diberi satu kursi lebih dulu. Setelah satu sampai dua tahun, diberi lagi satu kursi tambahan,” kata seorang pengurus Gerindra ini.

Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penentuan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bersama para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 24 April 2024. ANTARA/Aprillio Akbar

Selain PKB dan NasDem, PPP memberi sinyal merapat ke koalisi Prabowo. Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Mardiono, sudah beberapa kali ikut kegiatan kubu Koalisi Indonesia Maju seusai pemilihan presiden.

Meski begitu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan partainya belum menentukan sikap resmi akan bergabung atau tidak ke koalisi Prabowo. Sebab, PPP memilih berkonsentrasi ke sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi. “Belum ada pernyataan resmi PPP untuk bergabung,” kata Baidowi.

Peneliti senior pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan bagi-bagi kursi menteri seperti itu disebut dengan istilah dagang sapi. Politik bagi-bagi kekuasaan kerap dipraktikkan oleh presiden terpilih. Sebab, mereka membutuhkan dukungan partai politik yang kuat di parlemen.

Sesuai dengan hasil Pemilu 2024, kekuatan partai politik pendukung Prabowo-Gibran di parlemen diperkirakan tidak sampai separuh dari total anggota DPR. Dari sembilan partai pendukung Prabowo-Gibran, hanya empat partai yang lolos ke parlemen pada Pemilu 2024, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN.

Keempat partai politik tersebut diperkirakan hanya memiliki 280 kursi di DPR. Angka ini tak sampai setengah dari total 580 anggota DPR periode 2024-2029. Sekitar 300 kursi DPR lainnya diraih oleh PDI Perjuangan, NasDem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Siti Zuhro mengatakan Prabowo menyadari pemerintahannya butuh kekuatan mayoritas di DPR. Tapi rencana Prabowo merangkul banyak partai politik di luar partai pendukungnya dalam pemilihan itu akan memicu bagi-bagi kekuasaan yang makin besar.

“Makin gemuk koalisi, makin banyak juga yang harus mendapat jatah di kabinet,” kata Siti Zuhro.

Menurut dia, upaya Prabowo merangkul lawan politik dalam pemilihan tersebut menjadi pertanda bahwa mantan Komandan Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat itu hendak memperluas kuasa pemerintah.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut politik dagang sapi memang kerap diterapkan oleh pemegang kekuasaan. Tujuannya untuk mengurangi ancaman terhadap kekuasaan yang dijalankannya. “Kondisi ini mengancam dan berbahaya bagi demokrasi,” kata Agung.

Ia menjelaskan, ketika presiden terpilih merangkul mayoritas partai politik di DPR ke barisan pemerintah, hal itu akan mengakibatkan fungsi pengawasan legislatif tak berjalan optimal. Sebab, partai politik di DPR akan tersandera oleh kepentingan eksekutif.

Menurut dia, politik bagi-bagi kekuasaan ini juga akan berakibat buruk terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Sebab, porsi kabinet pasti akan lebih banyak diisi oleh kader partai politik pendukung pemerintah dan para koleganya dibanding menteri dari kalangan profesional. Pengisian kabinet juga bisa jadi tak mempertimbangkan kapasitas, melainkan lebih melihat proporsional jatah setiap partai pendukung pemerintah.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan kekuatan PDI Perjuangan dan PKS nantinya, ketika memilih menjadi oposisi, tidak akan mampu mengimbangi partai pro-pemerintah di DPR. Ia menilai situasi ini akan berisiko buruk terhadap demokrasi di Indonesia.

Menurut Usep, kekuatan oposisi yang lemah akan membuat partai politik di luar pemerintahan hanya menjadi penghias demokrasi. Oposisi yang lemah akan mengakibatkan segala keputusan di DPR cenderung sejalan dengan kepentingan eksekutif.

Usep mencontohkan ketika PKS dan Demokrat berada di luar pemerintahan Jokowi pada periode 2019 hingga awal 2024. “Meski kedua partai kerap menyatakan tidak setuju atas pengesahan undang-undang di DPR, suara mereka tidak diindahkan oleh mayoritas fraksi pendukung pemerintah,” katanya.

Ia memprediksi dinamika demokrasi dalam pemerintahan Jokowi periode kedua serupa dengan pemerintahan Prabowo mendatang. Sebab, Prabowo-Gibran juga tengah merangkul banyak partai untuk bergabung ke koalisinya. (tem)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.