Berita Utama

Eksekutif Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pelaksana Harian Bupati Manokwari Edi Budoyo menyampaikan jawaban atas tanggapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)  pada rapat paripurna raperda APBD Tahun Anggaran 2021.

“Peningkatan pendapatan daerah yang termuat dalam penjabaran RAPBD disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan dari dana insentif daerah sebesar Rp 35.302.353.000. Dimana, pada saat penyusunan KUA PPAS jenis pendapatan transfer tersebut tidak masuk dalam estimasi. Penyebab lainnya adalah adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari target sebesar Rp 129.744.771.000 pada saat penyusunan KUA PPAS menjadi sebesar Rp 173.815.508.000 atau mengalami kenaikan senilai Rp 44.070.737.000,” kata Plt Sekda Manokwari Mersyanah Djalimun menanggapi pandangan Fraksi Golkar Bersatu di Manokwari, Selasa (9/2//2021).

Ada juga peningkatan DAU yang semula diestimasi sebesar Rp  501.716.434.000 menjadi Rp 507.833.489.000. Atau mengalami peningkatan sebesar Rp 6.177.055.000,”  ujarnya.

Disampaikannya, peningkatan ketiga komponen pendapatan transfer tersebut diketahui setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Manokwari. Sebelumnya tim penyusun KUA PPAS mengestimasi pendapatan dengan mengacu pada besaran pendapatan daerah setelah recofusing anggaran.

Dia menjelaskan, peningkatan belanja daerah disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan. Selain itu, disebabkan juga oleh peningkatan penerimaan pembiayaan dari estimasi sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 36.685.576.238. Peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut disebabkan oleh Silpa dari pendapatan Hibah Ganti Rugi dan Perluasan Bandara Rendani dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Sementara kenaikan pada pengeluaran pembiayaan disebabkan oleh adanya penambahan pengeluaran untuk pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 11.250.000.000  dan penyertaan modal daerah sebesar Rp 4.600.000.000,” ungkapnya.

Dia menuturkan, secara umum landasan utama asumsi makro dan mikro pemerintah daerah dilandaskan pada RPJMD. Tentunya, asumsi tersebut menjadi dasar target dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu sinkronisasi antara seluruh target dan sasaran perlu diacu oleh perangkat daerah dalam rencana strategi dan rencana kerja. Selain itu, adanya perubahan asumsi makro dan mikro nasional serta global turut menentukan asumsi yang sudah ditentukan dalam perencanaan pemerintah Kabupaten Manokwari.

Mersiana melanjutkan, terkait dengan penyertaan modal kepada PT Bank Papua pihaknya menjelaskan bahwa penyertaan modal pada tahun 2020 tidak dikatakan nihil melainkan dianggarkan dan sudah terealisasi sebesar Rp 1.500.000.000. Hal itu disampaikan. Pada LKPD Kabupaten Manokwari telah ditetapkan bahwa penyertaan modal kepada PT Bank Papua terakumulasi sebesar Rp 50.640.000.000.

“Adapun di tahun 2021, penyertaan modal ke PT Bank Papua juga sebesar Rp 1.500.000.000,” bebernya.

Menanggapi adanya pengurangan anggaran pada beberapa OPD, pihaknya menjelaskan, oleh karena adanya instruksi dari Kemendagri terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) maka pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan perubahan sistem perencanaan dan penganggaran. Perubahan tersebut mengakibatkan terlambatnya pembahasan RAPBD, yang salah satunya disebabkan oleh kelebihan belanja (defisit) dibandingkan dengan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Hal tersebut mengakibatkan pihaknya meminta kepada OPD untuk melakukan penyesuaian belanja terkhusus pada kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas.

“Hal ini menjadi dasar dilakukan penyesuaian belanja dan pengurangan kegiatan untuk menutup defisit anggaran di tahun 2021,” jelas dia.

Sementara itu, menanggapi pandangan umum Fraksi Gabungan, pemerintah menyatakan pihaknya akan terus berusaha meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah disertai upaya kampanye penyadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas usulan terkait pengelolaan pemungutan parkir pada Dinas Perhubungan dan Dinas Peridagkop UMKM terkait pembentukan UPTD Pasar guna meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah.

“Kami sangat mendukung usulan persetujuan Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol guna menjamin kamtibmas serta peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, kami juga akan berupaya meningkatkan PAD dari sektor pariwisata dengan pendanaan yang bersumber dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi dan Pusat,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung pandangan umum Fraksi Gabungan terkait peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan kompetensi guru. Hal tersebut sudah termuat dalam program Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari tahun 2021. Selain itu, untuk peningkatan kualitas layanan pada sektor kesehatan, pemerintah juga sudah menganggarkan subsidi Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat miskin melalui BPJS. Besaran subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun adalah senilai Rp 920.472.000. Besaran subsidi tersebut diberikan sesuai dengan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS yaitu sebanyak 27.395 orang.

“Besaran subsidi pemerintah untuk setiap peserta adalah senilai Rp 2.800 per orang,” kata dia.

Selain itu, terdapat bantuan iuran daerah yang wajib dibayarkan untuk PBPU sebanyak 2.218 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp 2.800/orang. Sehingga total subsidi untuk PBPU selama satu tahun adalah senilai Rp 74.524.800.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Gabungan perihal tingginya tingkat pengangguran di Manokwari serta perlu adanya sistem penyediaan dan penyaluran tenaga kerja satu pintu yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pihaknya menyatakan akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikaji bersama perangkat daerah terkait. Pihaknya juga sudah menganggarkan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) baru pada lokasi yang baru. Hal itu dikarenakan gedung BLK yang ada saat ini sudah tidak layak digunakan.

Terkait harapan bagi OPD untuk menciptakan program prioritas yang pro rakyat, pihaknya menjelaskan, penyusunan program kerja tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang tematik, holistik,  integratif dan spasial. Adapun kebijakan anggaran didasarkan pada m

Money Follows Programm. Hal itu dilakukan sejalan dengan tema program kerja Pemerintah pusat tentang percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial serta pemulihan Covid-19.

“Maka fokus pembangunan pemerintah daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan mendorong investasi, perbaikan sistem dan layanan kesehatan, perbaikan sistem perlindungan sosial dan ketahanan bencana,” terang Mersiana.

Dia juga menjelaskan perihal masih tingginya belanja barang dan jasa yang digunakan oleh aparatur dalam RAPBD tahun 2021. Pengeluaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran peruntukkan belanja barang dan jasa. Dalam komponen pengeluaran tersebut, pengeluaran terbesar diperuntukkan bagi pembiayaan tenaga honorer daerah.

“Kami sangat mendukung usulan fraksi gabungan dalam rangka merasionalkan belanja barang dan jasa  dalam rangka mendukung peningkatan pada belanja program dan kegiatan strategis daerah,” lanjut dia.

Terkait upaya penanganan pandemi Covid-19 di lingkup pemerintahan Kabupaten Manokwari, dirinya menyampaikan, telah dianggarkan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 28.875.000.000 sesuai dengan kemampuan daerah. Pihaknya beranggapan bahwa besaran penganggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut masih sangat rendah.

“Fokus penganggaran dikhususkan pada 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta 3T yaitu Testing (pemeriksaan), Tracing (penelusuran kontak) dan Treatment (perawatan/isolasi),” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.