Berita Utama

Empat Persoalan Besar di Papua

JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, melihat ada empat persoalan besar untuk mengakhir konflik di Papua. Pertama, masalah marginalisasi dan diskriminasi. Kedua, kegagalan pembangunan di berbagai aspek. Ketiga, kegagalan politik yang diideologikan dengan kemerdekaan Papua. Terakhir, permasalahan HAM yang mendasar di Papua.

“Terlihat melalui fakta korban masyarakat sipil yang berjatuhan di tengah konflik bersenjata, baik korban tertembak oleh kedua pihak yang bertikai maupun fakta pengungsi masyarakat sipil akibat konflik bersenjata,” kata Emanuel Gobay dihubungi di Jayapura, Minggu (18/12/2022).

Emanuel berharap Presiden Joko Widodo menggunakan pengalaman di Aceh atau Timor Timur untuk menyelesaikan persoalan politik di Papua. Hal itu demi menghentikan konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB yang mengorbankan masyarakat sipil.

Anggota Tim Kajian Papua LIPI, Aisah Putri Budiarti, sebelumnya mengungkapkan, ada empat akar masalah yang menjadi penyebab konflik di Papua. Salah satunya, yakni diskriminasi.

Selain masalah diskriminasi, ada tiga masalah lain yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua. Pertama, yakni penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Persoalan itu berlarut sejak Orde Baru hingga ke era reformasi saat ini.

Masalah berikutnya, yakni terjadinya kegagalan pembangunan. Menurut Aisah, masalah yang satu ini juga sudah berlarut hingga saat ini atau setidaknya sampai tahun 2018 lalu.

Aisah menjelaskan, hasil riset LIPI menemuman kondisi kemiskinan yang semakin tinggi di wilayah dengan mayoritas masyarakatnya orang asil Papua atau OAP. “Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus sudah berjalan hampir 20 tahun, tapi kok ga ada perubahan padahal Otsus itu untuk OAP. Dan yang menarik dalam UU Otsus banyak sekali aturan dan yang jadi diutamakan diimplementasikan adalah ekonomi dan afirmasi,” jelasnya.

Masalah keempat, yakni terkait dengan status politik Papua dan sejarah politik Papua. Aisah menuturkan, persoalan besar yang seharusnya diperhatikan justru kerap dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, ada perbedaan pandangan tentang status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia.

“Sebenarnya di UU Otsus sudah ada yang mengatur itu dalam dengan membuat KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Jadi salah satu KKR. Tapi dengan berbagai isu KKR itu, UU KKR-nya dicabut MK. Terkait dengan itu pelurusan sejarah tidak pernah selesai,” ungkap dia. (TEM/REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.