Berita Utama

Firli Dikepung Belasan Perkara Etik dan Pidana

JAKARTA – Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Syamsuddin Haris, mengatakan, pemeriksaan terhadap lima pemimpin KPK, Rabu (12/3/2023), berhubungan dengan laporan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri atas pemberhentian Endar Priantoro dari jabatan direktur penyelidikan. Meski begitu, Syamsuddin memastikan bahwa lembaganya akan kembali memeriksa lima pemimpin KPK mengenai laporan dugaan pelanggaran etik Firli lainnya.

“Memang banyak laporan. Tapi pemeriksaan kali ini khusus laporan pemberhentian Endar. Nanti ada pemeriksaan untuk kasus yang lain lagi,” kata Syamsuddin, Rabu (12/4/2023).

Mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini tak bersedia merinci hasil pemeriksaan terhadap lima pemimpin KPK tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan itu sekaligus mengklarifikasi keterangan Endar Priantoro kepada Dewan Pengawas, Senin lalu.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan soal materi pemeriksaan Dewan Pengawas itu. “Saya bersama Pak Alex (Alexander Marwata) diperiksa atas laporan pencopotan Endar sebagai direktur penyelidikan,” kata Ghufron.

Ghufron tak bersedia membeberkan secara rinci keterangan dia ke Dewan Pengawas. Ia hanya mengakui bahwa dirinya bersama beberapa pejabat KPK memang pernah menyerahkan surat pemberhentian ke Endar, akhir Maret lalu.

Dalam pemeriksaan Rabu kemarin, hanya Ghufron, Alexander Marwata, dan Nawawi Pomolango, wakil Ketua KPK lainnya, yang terlihat mendatangi gedung KPK di Kaveling C1, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tak terlihat datang maupun meninggalkan gedung tersebut. Namun, baik Syamsuddin maupun Albertina Ho, anggota Dewan Pengawas lainnya, memastikan Firli dan Tanak juga dimintai keterangan. “Sudah semua diperiksa,” kata Albertina. Ia juga tak bersedia membeberkan hasil pemeriksaan mereka.

Endar melaporkan tiga kasus dugaan pelanggaran etik Firli ke Dewan Pengawas, yaitu berhubungan dengan pemberhentian Endar, tindakan sewenang-wenang dalam penanganan kasus Formula E, serta kebocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi di KPK ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

Adalah Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa yang menandatangani pemberhentian Endar pada 31 Maret lalu. Sebelum pemecatan ini, Firli Bahuri lebih dulu bersurat ke Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang isinya mengembalikan Endar ke kepolisian. Sikap Firli ini bertentangan dengan keputusan Listyo Sigit yang berkukuh memperpanjang masa penugasan Endar di KPK hingga 31 Maret 2024.

 

Selain Endar, aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil mengadukan Firli ke Dewan Pengawas. Mereka menduga Firli melanggar etik mengenai profesionalisme, kepemimpinan, dan keadilan. Lalu Firli juga diduga merintangi penyidikan tindak pidana korupsi di lembaganya, berhubungan dengan pihak beperkara, membuka informasi publik yang dikecualikan, serta membocorkan surat dan keterangan rahasia.

Berbagai dugaan pelanggaran etik itu berpijak pada dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di KPK ke Kementerian ESDM. Tim KPK menemukan dokumen rahasia itu saat menggeledah ruang kerja M. Idris Froyoto Sihite, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM yang sekaligus pelaksana harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, pada 27 Maret 2023. Penggeledahan ini berhubungan dengan penyidikan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.

Dokumen tersebut berisi kesimpulan atas hasil penyelidikan, yang memuat gambaran kronologi perkara, terduga pelaku, pasal-pasal yang direkomendasikan untuk digunakan, serta temuan bukti permulaan.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjadi salah satu pelapor Firli ke Dewan Pengawas. Namun ia ragu Dewan Pengawas akan memberlakukan hukuman maksimal berupa pemecatan kepada Firli.

Keraguan Denny mengacu pada pernyataan Ketua Dewan Pengawas, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat menerima Denny bersama mantan pemimpin KPK serta puluhan akademikus dan pegiat antikorupsi, Senin (10/4/2023).

“Pas kami datang menyerahkan sejumlah laporan aduan pelanggaran etik dan pidana, Pak Tumpak mengatakan tidak mempunyai kewenangan menjerat Firli,” kata Denny.

Denny menyadari, jika terbukti, sanksi berat yang bisa dijatuhkan Dewan Pengawas kepada Firli hanya pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan dan memintanya mengundurkan diri. Sanksi ini merujuk pada Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.