Berita Utama

Formasi Kabinet Besar Berpotensi Bikin Tekor Anggaran Negara

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam rapat pengambilan keputusan penyusunan undang-undang, Badan Legislasi DPR menyepakati sejumlah materi yang menjadi bahan revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang menjadi usul inisiatif DPR tersebut.

Sebelum semua fraksi menyetujui revisi itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewanti-wanti bahwa keuangan negara bakal terbebani apabila jumlah kementerian ditambah. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, mengatakan penambahan jumlah kementerian harus mempertimbangkan kapasitas fiskal belanja.

“Kami berpandangan perlu dimasukkan penjelasan soal kemampuan keuangan negara,” ujarnya dalam rapat pleno di Gedung Nusantara I Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Putra Nababan, anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan dan olahraga, menyampaikan sejumlah catatan dari fraksinya sebelum menyetujui revisi tersebut.

Dia menjelaskan, penambahan jumlah kementerian harus mempertimbangkan kemampuan fiskal belanja pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah pusat mengalokasikan belanja untuk rakyat sebagai penerima manfaat, alih-alih digelontorkan untuk kepentingan birokrasi semata.

Dia juga mengatakan jumlah kementerian harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi, menurut Putra, saat ini pemerintah memiliki sumber daya terbatas. “Karena itu perubahan jumlah kementerian harus diatur seefisien mungkin agar tidak membebani keuangan negara,” ucapnya.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Baleg dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf menyampaikan catatan. PKS, kata Muzzammil, meminta agar penambahan jumlah kementerian memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. “Prinsip efektivitas dan efisiensi sejatinya tidaklah bertentangan dengan semangat penghormatan terhadap kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan,” ujarnya.

“Presiden terpilih berwenang menambah atau mengurangi jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan.”

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara tiba-tiba diusulkan Baleg DPR di tengah isu penambahan jumlah kementerian yang saat ini tercatat 34 menjadi 40.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, presiden dan wakil presiden terpilih dalam kontestasi pemilihan presiden 2024, berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya. Koalisi besar ini ditengarai untuk mengakomodasi politik dagang sapi dengan membagikan jatah menteri kepada partai politik pengusung pasangan calon.

Terdapat tiga substansi materi yang diubah dalam penyusunan revisi Undang-Undang Kementerian Negara, dari jumlah menteri hingga status wakil menteri. Pertama, revisi menghapus Pasal 10 yang berisi ketentuan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. Dengan penghapusan Pasal 10, wakil menteri juga dapat dianggap sebagai anggota kabinet sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

Kedua, Baleg mengubah Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara. Sebelum revisi, Pasal 15 mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. Pasal ini diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. “Revisi ketiga menambah ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di ketentuan penutup,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi. (tem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.