Berita UtamaInforial

Front Rakyat Papua Tolak Keberlanjutan Otsus

SORONG, papuabaratnews.co – Sejumlah warga asli Papua melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Sorong, Senin (11/1/21).

Aksi unjuk rasa itu diawali dengan berkumpul di perempatan lampu merah Maranatha, menggunakan truk dan kendaraan menuju Kilometer 10 masuk. Kemudian sebagian melakukan aksi longmarch dengan membawa keranda bertuliskan Almarhum Otsus.

Sesampainya di halaman kantor DPRD, massa aksi duduk dengan tertib dan perwakilan massa melakukan orasi di atas mobil bak terbuka menggunakan pengeras suara. Di hadapan mereka berdiri Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, Wakil Ketua I Melkianus Way, dan Wakil Ketua II Elisabeth Nauw dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Secara bergilir sejumlah orator menyampaikan keluhan dan kekecewaannya terhadap pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan sejak 2001 silam dan akan berakhir pada tahun 2021 ini dengan rencana kelanjutan Otsus jilid 2.

Marius Asso, selaku koordinator aksi mengatakan bahwa kedatangan mereka mewakili 102 organisasi yang mengatas namakan Front Rakyat Papua. Dimana Front Rakyat Papua menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada DPRD Kota Sorong, agar DPRD Kota Sorong dapat melanjutkan aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat.

“Tidak ada kompromi yang kami minta adalah referendum. Kami juga sampaikan ke DPRD,minta dengan tegas untuk menyampaikan tuntutan kami ini sampai ke pusat. Tanggal 11, hari ini ada pembahasan revisi UU di prolegnas, atas nama perwakilan yang tergabung dalam Perpe 102 organisasi minta dengan tegas tidak ada kompromi, kami minta referendum,” ujarnya.

Ia menambahkan jika tuntutan Front Rakyat Papua ini tidak diindahkan, maka mereka akan terus bersuara dan akan turun ke jalan hingga pemerintah mendengarkan suara mereka.

“Sejak 2001 sampai 2021, Kami tidak merasakan otsus, kami punya mama-mama masih berjualan di pinggiran. Kami melihat ini sangat sedih, kami meminta dengan tegas tidak ada revisi UU Otsus,” tegasnya.

Usai melakukan orasi, koordinator lapangan kemudian menyerahkan tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Kota Sorong dan membubarkan diri dengan tertib.

Evaluasi Otsus

Dewan Perwakilan Daerah meminta otonomi khusus Papua dievaluasi secara holistik. Sebab, selama 20 tahun otsus Papua berlangsung, kebijakan tersebut belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua. Selain itu, pengaturan kembali otsus Papua pun didorong untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua dan mendengarkan aspirasi mereka terkait dengan kepentingan daerah di berbagai bidang.

DPD memandang, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otsus dan hanya mengubah ketentuan di dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otsus Papua, kesejahteraan yang diharapkan terwujud di Papua akan sulit direalisasikan.

Untuk pembahasan RUU Otsus Papua, DPD membentuk tim khusus untuk terlibat dalam pembahasan RUU tersebut. Selain itu, DPD melalui Komite I juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua yang menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait dengan Papua.

Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Khalik, ketika dihubungi Selasa (5/1/2021), mengatakan, DPD sejak awal fokus untuk membahas dan mengevaluasi serta mencarikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di Papua. Sebagai salah satu respons DPD, Komite I DPD telah membentuk Pansus Papua.

”Dalam waktu setahun ini, Pansus Papua telah bekerja dengan memanggil, mengundang, dan berdiskusi dengan sebagian besar stakeholder Papua. Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan dapat diterima oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait,” kata Abdul.

Terkait dengan RUU Otsus Papua, Komite I DPD telah menerima tembusan surat presiden (surpres) yang juga menyertakan draf revisi UU Otsus Papua. DPD siap membahas RUU Otsus Papua bersama-sama dengan pemerintah dan DPR. Sebagai wakil daerah, DPD berkepentingan untuk memastikan kepentingan daerah terwakili di dalam pembahasan RUU Otsus Papua.

”Kami juga telah menyiapkan tim khusus untuk membahas RUU Otsus Papua. Jadi, kami sudah siap membahas draf RUU Otsus Papua dari pemerintah,” ujar Abdul.

Dihubungi terpisah, Ketua Pansus Papua Komite I DPD Filep Wamafma mengatakan, harus dilakukan evaluasi terhadap 20 tahun otsus Papua berlangsung. ”Kalau dilihat data statistik atau data pembanding lainnya, ternyata hampir 20 tahun ini, otsus belum mampu mengangkat harkat dan martabat asli masyarakat Papua. Itu dulu yang menjadi skala prioritas,” ucapnya.

Dari kacamata DPD, pemerintah sebelum menyusun RUU Otsus Papua harus terlebih dulu menyerap aspirasi rakyat Papua dan memahami kebutuhan daerah di sana. Persoalan besar di Papua ialah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan seharusnya itu diselesaikan dengan serius oleh pemerintah.

Sayangnya, penanganan persoalan HAM di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sulit diterapkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Akibatnya, UU Otsus Papua itu kehilangan rohnya.

”Maunya DPD, pemerintah memperhatikan hal ini di dalam RUU Otsus Papua. Fokusnya ialah penguatan pada keterlibatan masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan. Bukan justru melemahkannya,” kata Filep.

Setidaknya ada tiga poin penting di dalam draf RUU Otsus Papua yang diusulkan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah menaikkan dana otsus Papua, yakni dari semula 2 persen dari dana alokasi umum (DAU), kini menjadi 2,25 persen. Kedua, pemerintah mengatur pembinaan dan pengawasan dana otsus Papua ke dalam peraturan pemerintah (PP). Ketiga, pemerintah dapat memekarkan wilayah di Papua tanpa melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur di dalam UU Pemda.

Hanya ada tiga pasal yang diubah di dalam RUU Otsus Papua, yakni Pasal 1 tentang definisi umum, Pasal 34 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dan dana perimbangan, serta Pasal 76 tentang pemekaran wilayah. (PB7/PB1)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 12 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.