Berita Utama

Gaji Guru Honorer Harus Diperhatikan Pemprov

MANOKWARI, PB News – Pengalihan kewenangan pembayaran gaji guru honor dari kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan polemik, karena pembayaran dana kompensasi tersebut kerap terlambat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat, Sanusi Rahaningmas, mengatakan, pemerintah provinsi (Pemrov) setempat harus segera mengambil langkah mengatasi keterlambatan pembayaran gaji guru honor, setelah adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Jika tidak maka, dapat berefek pada kelancaran aktivitas belajar mengajar di sekolah.

“Banyak guru (SMA/SMK) mengeluh karena keterlambatan pembayaran gaji yang kadang sampai tiga bulan dibayar sekali. Jadi tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ujar dia kepada Papua Barat News, pekan lalu.

Menurut dia, rendahnya kualitas pendidikan di Papua Barat disebabkan oleh kurangnya realisasi implementasi komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan sarana prasarana pendidikan, demi memacu kualitas pendidikan itu sementara anggaran pendidikan terus digelontorkan sebesar Rp20 persen. Perbedaan kebijakan dengan instrumen penerapan menjadi permasalahan klasik, berdampak pada mutu pendidikan.

“Pendidikan ini kan anggarannya 20 persen sendiri sehingga pemerintah perlu memperhatikan guru honor. Kalau guru tidak di perhatikan pasti kita tau seperti apa mutu pendidikan di Papua Barat,” ungkapnya.
Loyalitas guru honorer tidak sebanding dengan upah yang diterima, sehingga diharapkan adanya formulasi menaikan gaji guru honorer sesuai dengan standar upah minimum provinsi (UMP) 2018, Rp 2.667.000 yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat, pada Senin (30/10/2017) silam.
“Ojek itu bukan sepenuhnya tukang ojek, tapi ada guru-guru yang mencari sampingan karena waktu di kabupaten/kota tidak pernah terjadi. Ini hampir terjadi di seluruh sekolah di Papua Barat,” katanya.

Telah diberitakan sebelumnya, gaji guru honorer di Kabupaten Manokwari hanya Rp 300 ribu/bulan. Gaji itu bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), bukan dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Manokwari.

Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humairah Batarai, mengaku miris setelah turun langsung ke lapangan mendegar gaji guru honorer di Kabupaten Manokwari.

“Gaji guru honorer hanya Rp300.000 per bulan, itupun dibayarkan tiga bulan sekali. Sementara hingga saat ini mereka (guru honor) yang bekerja keras. Ini sudah sangat mendesak karena menyangkut permasalahan hidup orang. Gaji dengan jumlah itu menurut saya tidak manusiawi,” ujar Ayu.

Menurut Ayu Humairah, kondisi tersebut berdampak pada rendahanya mutu pendidikan di Manokwari. (PB9)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.