Garda Merah Putih Dukung Keberlanjutan Dana Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co Garda Merah Putih (GMP) Provinsi Papua Barat mendukung keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Ketua GMP Papua Barat Saul Samuel Mandowen mengatakan, dukungan Dana Otsus masih dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup orang asli Papua baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur daerah.

“Sebagian besar masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga Dana Otsus masih dibutuhkan untuk mengatasi masalah itu,” kata Saul melalui keterangan tertulisnya kepada Papua Barat News, Kamis (28/1/2021).

Ia memahami bahwa tata kelola Dana Otsus selama kurang lebih 20 tahun belum berjalan maksimal. Hal ini menjadi pemicu banyaknya aspirasi masyarakat asli Papua yang menolak keberlanjutan di masa mendatang.

“Dalam perjalanan terkadang ada hambatan, begitu juga dengan pengelolaan,” jelas dia.

Ke depannya, sambung Saul, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat harus memformulasikan tata kelola Dana Otsus agar mampu menyasar ke masyarakat asli Papua hingga ke level akar rumput. Pengelolaan harus transparansi demi menjaga kepercayaan publik terkait manfaat dari dana tersebut.

“Diperbaiki supaya tepat sasaran sesuai dengan amanah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua,” ucap dia.

“Perbaikan tata kelola ini supaya Dana Otsus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat asli Papua,” ujar dia menambahkan.

Dilansir dari DDTC, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Dana Otus Papua akan diperpanjang hingga 2041. Pemerintah tengah membahas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Plafon Dana Otsus dari 2% DAU nasional naik menjadi 2,25% terhadap DAU nasional.

Artinya, Dana Otsus akan meningkat dua kali lebih besar dibanding dengan Dana Otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama dua dekade terakhir yakni Rp101,2 triliun. Perhitungan tersebut dengan asumsi kenaikan DAU sebesar 3,02% per tahun berdasarkan rata-rata perkembangan pagu selama sembilan tahun terakhir.

“Estimasi kami apabila APBN dan dana transfer umum berkembang sesuai rencana jangka panjang, maka Dana Otsus selama 20 tahun ke depan mencapai Rp234,6 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD, Selasa (26/1/2021).

Perpanjangan Dana Otus, sambung Sri, akan memberi kesempatan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah masalah kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Sri Mulyani menambahkan, penyaluran Dana Otsus dan tambahan infrastruktur dilakukan sejak 2002 atau sejak UU Otonomi Khusus Papua disahkan pada 2001. Dana tersebut rutin disalurkan setiap tahun.

“Total alokasi dana otsus dan dana untuk infrastruktur bagi Papua mencapai Rp138,65 triliun pada 2002 hingga 2021,” katanya.

Ia menjelaskan, Dana Otsus dan tambahan infrastruktur itu belum termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp702,3 triliun, serta belanja kementerian/lembaga di Papua dan Papua Barat sejumlah Rp251,29 triliun sepanjang 2005-2021.

Untuk itu, rata-rata proporsi Dana Otsus dan TKDD lainnya terhadap pendapatan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat terbilang signifikan. Adapun proporsi Dana Otsus dan TKDD lainnya terhadap pendapatan pemda di Papua dan Papua Barat masing-masing 70% dan 68% dalam lima tahun terakhir ini.

Sri Mulyani menjelaskan dana otsus digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Di bidang pendidikan, angka partisipasi murni (APM) di Papua dan Papua Barat tercatat terus tumbuh tiap tahun masing-masing 1,08% dan 0,68% per tahun. Rata-rata peningkatan APM Papua sudah lebih baik dari nasional yang 0,74% per tahun, tetapi Papua Barat masih lebih rendah.

Di bidang kesehatan, lanjut Sri Mulyani, rata-rata peningkatan tingkat umur harapan hidup Papua dan Papua Barat masing-masing menjadi 0,15 tahun dan 0,14 tahun. Adapun rata-rata nasional 0,17 tahun per tahun.

“Potret dalam 10 tahun terakhir dari berbagai indikator kesenjangan, memang ada perbaikan tetapi tidak banyak berbeda sehingga konsep kesenjangan yang harusnya ditutup dengan adanya pemihakan dan otsus mungkin belum terlihat dari hasil kualitas kesejahteraan Papua,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab sulitnya menekan kesenjangan di Papua dan Papua Barat adalah karena tata kelola yang masih lemah. Misal, kepatuhan menyampaikan APBD. Di Provinsi Papua, ada 33% pemda yang belum patuh menyampaikan APBD dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Papua Barat ada 29% pemda.

Nilai monitoring center for prevention dari KPK juga rendah, yaitu 34% untuk provinsi, kabupaten, dan kota di Papua atau peringkat 2 terendah. Sementara itu, Papua Barat senilai 31%, atau terendah di antara provinsi, kabupaten, dan kota lainnya di Indonesia.

Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah strategi perbaikan tata kelola dana otsus Papua dan Papua Barat di antaranya dengan meningkatkan desain tata kelola yang mendukung penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Menkeu juga akan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta meningkatkan pengawasan dengan memperkuat sinergi antarkementerian/lembaga. Data Badan Pusat Statistik menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat tahun 2020 65,09 atau naik 0,60% dari tahun 2019 lalu yakni 64,70.

Kendati demikian, IPM Papua Barat ini lebih rendah dari IPM Nasional yang tercatat 71,94.

Sehingga Provinsi Papua Barat menjadi provinsi dengan IPM terendah kedua setelah Provinsi Papua yang tercatat 60,44. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Jumat 29 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: