Gawat Pemilu Terhambat Doku

JAKARTA – Polemik soal kepastian anggaran mewarnai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, yang tahapannya telah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa pekan lalu, 14 Juni 2022. Sejumlah kalangan khawatir persoalan anggaran ini bakal berimbas pada kualitas berbagai kegiatan di tahapan pemilu yang seluruhnya tak kalah penting dibandingkan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Ihsan Maulana, mengatakan keterlambatan anggaran pemilu berpotensi menghambat pelaksanaan tahapan yang telah dijadwalkan KPU. Dari perhitungannya, anggaran yang dikantongi KPU saat ini hanya akan cukup untuk membiayai kegiatan di tingkat pusat. Padahal persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga membutuhkan biaya untuk kegiatan-kegiatan KPU di tingkat kabupaten/kota.

Menurut Ihsan, kepastian tentang ketersediaan anggaran amat mendesak lantaran kelak KPU juga harus mengurus pencairan dana. “Dalam Pemilu 2019 saja, dengan anggaran tersedia, masih ada keterlambatan pencairan, seperti pembayaran honor panitia pemilihan kecamatan di beberapa daerah,” kata Ihsan, Minggu (19/6/2022). “Apalagi jika anggaran tidak tersedia. Bukan tidak mungkin tahapan tidak akan berjalan.”

Hampir sepekan setelah tahapan Pemilu 2024 dimulai, kepastian anggaran untuk membiayai pesta demokrasi itu justru masih penuh teka-teki. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui usulan anggaran senilai Rp 76,65 triliun yang diajukan KPU. Negara akan mengalokasikannya dalam anggaran tahun jamak, dimulai pada tahun ini.

Sedianya, pada 2022, KPU membutuhkan anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 8,06 triliun. Namun, hingga kemarin, alokasi anggaran untuk menutup semua kebutuhan biaya itu belum terang. KPU menyatakan masih punya alokasi anggaran Rp 2,4 triliun yang bisa membiayai sebagian kegiatan pada tahapan pemilu. Sisanya, biaya senilai Rp 5,6 triliun masih dalam proses penganggaran.

Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, penyelenggara pemilu akan melakoni beberapa agenda tahapan pada tahun ini. Pada tahap awal, KPU akan menyusun berbagai peraturan untuk memayungi berbagai program penyelenggaraan pemilu. Bulan depan, proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu juga dimulai—yang hasilnya kelak diumumkan pada medio Desember. Adapun pada Oktober, KPU harus memulai tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, bersamaan dengan dimulainya proses penetapan jumlah kursi serta daerah pemilihan.

KPU belum menerbitkan peraturan yang berisi rincian program dalam setiap tahapan tersebut. Namun, dalam rencana program yang pernah diusulkan KPU, berbagai tahapan pemilu akan diselingi berbagai kegiatan. KPU, misalnya, merancang kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Mereka juga harus memulai pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan belanja operasional, di antaranya untuk gaji dan penyediaan sarana-prasarana KPU di seluruh Indonesia.

Ihsan mengatakan tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, yang akan dimulai pada 29 Juli 2022, membutuhkan anggaran cukup besar. Sebab, kegiatan ini tak hanya berupa verifikasi administrasi, tapi juga verifikasi faktual.

Tahapan yang juga berpotensi terganggu adalah dimulainya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada 14 Oktober mendatang. Pada tahap ini, KPU membutuhkan anggaran untuk membiayai badan ad hoc, seperti PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). “Belum lagi anggaran untuk optimalisasi pengembangan teknologi informasi,” kata Ihsan. “Semua proses ini bisa terhambat jika anggaran tidak tersedia.”

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, punya kekhawatiran yang sama. Ia mengingatkan bahwa tahapan awal pemilu merupakan masa-masa krusial yang harus diiringi dengan kepastian anggaran. “Jika terlambat, bisa jadi nanti tahapan yang seharusnya sudah berjalan tidak bisa dilaksanakan dan menumpuk dengan tahapan pemilu yang lainnya,” kata Khoirunnisa.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Organisasi, Umum, dan Rumah Tangga KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan keterlambatan soal alokasi anggaran belum berdampak banyak pada tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai. Dana Rp 2,4 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU, kata dia, untuk sementara masih bisa dipakai untuk menutup sebagian kebutuhan biaya. “Jadi, sementara ini masih bisa jalan. Tapi nanti, bila sudah waktunya untuk kebutuhan di provinsi dan kabupaten/kota, itu yang harus kami dorong,” kata Yulianto. “Tapi toh sudah disepakati untuk segera dibahas secara mendalam, termasuk juga nanti timing-nya.”

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, memandang ada keganjilan dalam polemik anggaran pemilu kali ini. Dia menilai proses pembahasannya amat lambat, berbeda dengan penyusunan payung hukum dan anggaran pada program pemerintah lainnya, seperti ibu kota negara. “Agak aneh kalau alasannya (anggaran) belum final, padahal tahapan sudah jalan,” kata Hurriyah. “Ini menunjukkan buruknya mekanisme pengambilan keputusan di dalam politik pemilu di Indonesia.”

Hurriyah khawatir persoalan ini menjadi preseden buruk. Dia pun curiga ada upaya memperlambat proses penganggaran, yang bukan tak mungkin berujung pada penundaan pemilu. Beberapa waktu terakhir, wacana untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sempat disuarakan oleh sejumlah elite politik. “Saya melihat ini adalah sequence, peristiwa ketika ada cara baru yang dilakukan untuk menghambat pelaksanaan pemilu,” kata Hurriyah. “Ide menunda tak bisa. Akhirnya pakai cara-cara birokratis seperti ini. Ada kemungkinan itu.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: