Berita Utama

Gejala Otoritarianisme di Negara Demokrasi

JAKARTA – Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya mengatakan, dugaan represi terhadap kelompok masyarakat sipil menjelang hajatan G20 tidak terjadi secara kebetulan. Dia menduga penghadangan dan intimidasi sudah disiapkan. Dia menuding aparat keamanan memang mendapat instruksi untuk menghadang Greenpeace agar tidak bisa berkampanye di Bali.

Keyakinan Tata tersebut diperkuat dengan peretasan gawai yang dialami sejumlah anggota Greenpeace. Dia menyebutkan aplikasi WhatsApp miliknya dan Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, diretas pada 5 November lalu. Menurut dia, serangan digital itu turut dialami tiga anggota Greenpeace lainnya pada keesokan hari. “Jaringan seluler kami sempat dimatikan, setelah sekitar lima jam baru bisa pulih,” ujarnya.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan penghadangan, intimidasi, dan dugaan peretasan WhatsApp anggota Greenpeace menunjukkan perlindungan terhadap aktivis serta pembela HAM masih lemah. “Ada kesan pembiaran serangan terhadap mereka,” ujarnya, kemarin.

Wirya mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan pemerintah tidak serius melindungi kebebasan berekspresi. Dia mengecam upaya pemaksaan penulisan surat pernyataan untuk tidak melanjutkan perjalanan ataupun kampanye selama KTT G20 berlangsung. “Ini bentuk arogansi negara yang seakan-akan ingin menutupi kritik secara damai,” kata dia.

Wirya mengatakan sudah seharusnya mereka mendengarkan suara masyarakat sipil yang berusaha melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat jika pemerintah serius mengajak dunia untuk pulih bersama sesudah masa pandemi.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti, menilai intimidasi terhadap Greenpeace dan pelarangan diskusi terhadap Robi menunjukkan otoritarianisme di tengah demokrasi Indonesia yang tengah menurun. Dia menilai dua peristiwa itu menunjukkan pemerintah lebih mengedepankan investasi dibanding kesejahteraan warga.

Menurut dia, peristiwa ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak serius terhadap isu perubahan iklim yang justru menjadi agenda KTT G20. “Gerakan masyarakat sipil yang ingin menyatakan situasi riil soal perubahan iklim ditutup, tapi di forum internasional mereka bilang peduli,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.