Gerbong Prabowo Menguat di Kabinet Jokowi

JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan beberapa kepala badan serta kepala kantor, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024) pagi ini. Tiga orang dekat presiden terpilih Prabowo termasuk yang dilantik. Pelantikan ini menguatkan gerbong orang dekat Prabowo di Kabinet Indonesia Maju.

Orang dekat Prabowo yang dilantik tersebut adalah anggota DPR asal Fraksi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto, Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kemudian mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Rosan Roeslani, yang menggantikan Bahlil Lahadalia. Bahlil yang kini menjadi kandidat terkuat calon ketua umum Golkar dilantik sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengganti Arifin Tasrif yang dekat dengan PDI-P. Golkar di pilpres lalu merupakan bagian dari koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran.

Orang dekat Prabowo lain yang dilantik adalah Angga Raka Prabowo. Staf Khusus Prabowo dan politisi Gerindra ini dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Di luar nama-nama itu, Presiden Jokowi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Badan ini badan yang baru dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024. Kemudian, pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi, yang dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selanjutnya Taruna Ikrar dilantik menjadi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Meski tak sedikit orang dekatnya yang dilantik, Prabowo justru tidak terlihat saat pelantikan berlangsung.

Sebelum orang-orang dekat Prabowo yang dilantik pagi ini, persisnya pada 18 Juli lalu, Presiden Jokowi juga melantik keponakan Prabowo Subianto, Thomas M Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas sebelumnya menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Selain Thomas, Presiden Jokowi juga melantik Sudaryono, mantan asisten pribadi Prabowo yang menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang hadir saat pelantikan koleganya pagi ini, menegaskan, reshuffle kabinet kali ini dibutuhkan untuk memuluskan transisi pemerintahan. ”Iya, kan, ada banyak hal yang perlu disinkronisasi sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru,” tambahnya.

Wakil Ketua DPR dari Gerindra ini juga menilai efektif reshuffle yang terjadi menjelang pergantian pemerintahan. ”Reshuffle di dua bulan terakhir justru di tempat-tempat yang memang penting. Sangat perlu sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa berjalan langsung dengan efektif,” ujarnya.

Senada dengan Dasco, Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana juga mengungkapkan tujuan dari reshuffle kabinet kali ini untuk mendukung transisi pemerintahan. ”Pengangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif,” ujarnya.

Bakal optimal

Mengenai kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo, Rosan mengaku baru mendengar pelantikannya sebagai menteri kemarin. ”Disuruh standby besok pagi (hari ini). Insya Allah ada pelantikan suruh kenakan PSL (pakaian sipil lengkap) lengkap, gitu aja,” ujarnya.

Meski masa jabatannya hanya sekitar dua bulan atau hingga berakhirnya pemerintahan Presiden-Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pada Oktober mendatang, Rosan berjanji bakal bekerja optimal.

”Jangankan hanya dua bulan, seminggu dikasih amanah pun akan kita jalankan sebaik mungkin karena itu adalah kepercayaan kepada kita, kepada saya, dan akan dijalankan sebaik mungkin dan insya Allah hasilnya baik kalau dijalankan dengan hati baik,” katanya.

Sementara itu, Angga Raka Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan, juga kepada Prabowo Subianto. ”Karena saya kader Partai Gerindra dan minta izin kepada beliau (Prabowo). Beliau pesan harus berpihak kepada rakyat, amanah, dan tanggung jawab,” tambahnya.

Selanjutnya, ia akan segera berkoordinasi dengan Menkominfo Budi Arie serta Wamenkominfo Nezar Patria terkait dengan tugas barunya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando melihat ada sejumlah kemungkinan motif reshuffle kali ini. Salah satunya, Presiden Joko Widodo ditengarai berupaya mengakomodasi kepentingan rencana kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, bisa jadi reshuffle bertujuan untuk memperkokoh soliditas pemerintah.

”Menteri-menteri yang berasal dari PDI-P terkesan memiliki dua matahari. Di satu sisi tunduk kepada Presiden, tetapi di sisi lain loyal juga kepada ketua partai (Megawati Soekarnoputri) yang tidak sejalan dengan pemerintah. Kemungkinan yang lain, ada agenda lain dengan digantikannya Pak Yasonna. Bisa jadi parpol yang tidak loyal akan dipermasalahkan atau dipecah belah,” tambahnya.

Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, bahkan menilai pergantian menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi sangat politis. ”Bahwa nuansa politis lebih kelihatan di era Jokowi ini ketika menyusun kabinet. Bisa dikatakan ini adalah untuk lebih pada melindungi kepentingan-kepentingan Presiden ketimbang hal-hal yang bersifat profesional,” ucap Firman.

Ia menyoroti salah satunya pergantian Menkumham. Jika pergantian karena Yasonna tidak optimal bekerja sebagai Menkumham, publik mungkin bisa memahaminya. Namun, kini yang lebih kentara terlihat, pergantian menteri dilakukan di tengah sejumlah partai politik (parpol) akan menggelar rapat tertinggi partai, seperti kongres, munas (musyawarah nasional), dan muktamar, untuk menentukan pucuk pimpinan partai sekaligus formasi kepengurusan parpol selama lima tahun ke depan.

”Saya dengar memang terkait dengan pengesahan-pengesahan pengurus partai politik. Penguasa itu ingin memastikan bahwa pengurus partai yang nanti disahkan oleh penguasa ini melalui menterinya, itu memang ramah terhadap kekuasaan,” ujar Firman.

Oleh karena itu, lanjut Firman, mungkin saja perombakan kabinet akan mengarah pada hal tersebut. Dengan Menkumham dijabat oleh kader Gerindra untuk memastikan bahwa perangkat hukum itu akan berada di bawah kendali Jokowi hingga akhir kekuasaannya, dan dapat langsung diambil alih oleh Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai presiden mulai 20 Oktober mendatang.

”Tapi, saya pikir kemungkinan itu juga harus dibaca tidak mutlak juga, ya. Karena, kan, saya kira kepentingannya akan berbeda sekali. Kalau orang Gerindra, ya, saya kira memang lebih pada memastikan bahwa perangkat hukum itu akan berada di bawah kendali Jokowi sampai akhir kekuasaan. Dan juga akan di-taking over ke Prabowo nantinya,” ucap Firman.

Untuk diketahui, keabsahan kepengurusan parpol menjadi kewenangan dari Kemenkumham. Hingga akhir bulan ini, ada sejumlah parpol yang menggelar rapat tertinggi partai. Di antaranya, Partai Hanura yang menggelar munas di Bali pada 18-19 Agustus 2024. Kemudian Golkar pada 20-21 Agustus. Selanjutnya, Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta pada 23-24 Agustus mendatang serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan digelar di Bali pada 24-25 Agustus mendatang.

Adanya dugaan intervensi penguasa pada parpol sebelumnya sempat dilontarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia sempat menyinggung adanya pihak yang ingin mengambil alih PDI-P. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemudian menguatkan bahwa ada upaya cawe-cawe terhadap partainya. Namun, pihak dimaksud adalah segelintir orang di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kemudian, mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar juga ditengarai didahului adanya intervensi oleh penguasa.

Selain itu, Firman menduga perombakan kabinet ini untuk membersihkan orang-orang PDI-P di sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Ia juga meyakini, kubu PDI-P sudah mengetahui akan terjadi reshuffle tersebut.

Relasi PDI-P dan Jokowi mulai merenggang menjelang Pilpres 2024. Kala itu, PDI-P mengusung capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Jokowi cenderung mendukung putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres dari capres Prabowo Subianto.

”Dengan sisa dua bulan lebih Jokowi, saya kira PDI-P sudah siap dan tinggal cari pembuktian-pembuktian saja bahwa mereka akan makin bermusuhan dengan Jokowi. Kalau gaya Megawati ini, kan, susah melunak, susah untuk ditakuti-takuti. Memang ini konsekuensi pilihan politik mereka,” ujarnya. (kom/pbn)