Berita Utama

Gimik Tambahan Anggaran Subsidi Pupuk

JAKARTA — Pekan pertama 2024 belum berakhir, tapi Presiden Joko Widodo sudah berniat mengutak-atik anggaran tahun ini. Kemarin, ketika meninjau kegiatan penanaman padi di Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, Jokowi menyatakan telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun.

Jokowi menuturkan penambahan anggaran itu dilakukan untuk mendongkrak produksi beras yang sempat turun pada tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada 2023 hanya sebesar 30,89 juta ton, turun dari 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. “Saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini semua petani mulai menanam karena hujan sudah turun, kebutuhan air tercukupi,” ujarnya pada Rabu (3/1/2024).

Dengan rencana penambahan anggaran tersebut, alokasi belanja pupuk bersubsidi tahun ini bakal naik menjadi Rp 40,68 triliun dari alokasi sebelumnya sebesar Rp 26,68 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Alokasi tambahan tersebut rencananya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada masa persidangan tahun ini. Dengan demikian, jika kelak disetujui, tambahan dana bisa dibelanjakan pada semester II.

Adapun untuk musim tanam pertama yang berlangsung sejak Desember 2023 hingga Februari 2024, PT Pupuk Indonesia (Persero) sudah menyiapkan 1,2 juta ton pupuk bersubsidi dan 500 ribu ton pupuk non-subsidi. “Saya kira itu tercukupi dan kita harapkan keluhan soal pupuk tidak ada lagi,” kata Jokowi.

Namun nyatanya keluhan mengenai pupuk bersubsidi masih ramai di kalangan petani. Beberapa petani di Pinrang, Sulawesi Selatan, mengeluhkan masih rumitnya persyaratan dalam menebus pupuk bersubsidi. Mereka juga mengeluhkan alokasi pupuk bersubsidi yang berkurang tahun ini. Keluhan serupa juga disampaikan organisasi tani di Indramayu, Jawa Barat.

Keluhan-keluhan itu telah disuarakan sejak beberapa waktu lalu. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 membuat harga pupuk dunia melonjak. Seretnya alokasi pupuk bersubsidi membuat petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya kini bisa lebih tinggi 2,5 kali dari pupuk bersubsidi. Akibatnya, biaya produksi pangan petani melonjak.

Kesulitan pupuk itu terjadi kendati Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 menyatakan pemerintah sudah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 6,1 juta ton. Tahun lalu, total anggaran yang dibelanjakan pemerintah untuk subsidi pupuk melonjak sekitar 41 pesen menjadi Rp 42,1 triliun dibanding realisasi pada 2022 yang hanya Rp 29,77 triliun.

Tapi, menurut Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, belanja tersebut tak seluruhnya dipakai untuk subsidi pupuk 2023. Sebanyak Rp 16 triliun, kata dia, dipakai untuk melunasi kurang bayar subsidi pupuk 2022 kepada Pupuk Indonesia dan anak-anak usahanya.

Tahun ini, Kementerian Pertanian yang semula mendapat alokasi anggaran subsidi sebesar Rp 26,68 triliun telah menugasi Pupuk Indonesia menyediakan pupuk bersubsidi sebanyak 4,7 juta ton. Alokasi itu jauh di bawah kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang sebesar 10,7 juta ton untuk dua jenis pupuk: urea dan NPK. Dengan demikian, kebutuhan petani dua kali lebih besar dari alokasi APBN.

Kenaikan anggaran subsidi sebesar Rp 14 triliun akan membuat volume pupuk bersubsidi menjadi lebih besar dari 2023. Namun, karena tambahan anggaran itu baru diumumkan Jokowi, perseroan belum bisa memastikan berapa besar tambahan pupuk bersubsidi yang dapat disiapkan. “Masih dihitung,” kata Wijaya.

Pupuk Subsidi Kurang, Produksi Terhambat

Kesenjangan antara alokasi pupuk bersubsidi dan kebutuhan diakui oleh Kementerian Pertanian. Padahal pemerintah menargetkan produksi beras bisa mencapai 32 juta ton tahun ini atau naik 1,1 juta ton dari produksi pada 2023. Karena itu, kenaikan anggaran subsidi dinilai perlu sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mencapai target produksi beras.

“Intervensi sarana produksi pertanian padi bisa meningkatkan produksi sekitar 0,6 ton per hektare (dari produktivitas rata-rata 5,2 ton gabah kering giling per hektare),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro, kemarin. “Selama ini subsidi pupuk memang masih sangat kurang dari kebutuhan di lapangan.”

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tambahan alokasi subsidi itu masih belum menutup kebutuhan petani. Padahal pemerintah semestinya melihat adanya risiko antara kecilnya anggaran subsidi pupuk dan produktivitas petani. Begitu ketersediaan pupuk bersubsidi terbatas karena kurangnya anggaran, kata dia, efeknya langsung terasa ke produksi beras sepanjang tahun.

Petani yang terpaksa membeli pupuk non-subsidi, ucap Bhima, ada kemungkinan bakal beralih dari tanaman pangan ke tanaman lain yang bisa memberikan pendapatan cukup untuk membayar beban operasi. “Akibatnya, makin sedikit yang tertarik menanam padi, luas panen bisa berkurang, dan implikasinya bukan cuma pada 2024, tapi juga jangka panjang,” katanya.

Minimnya alokasi pupuk bersubsidi juga memicu kenaikan harga gabah di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen. BPS mencatat harga beras di tingkat pedagang eceran naik 17,07 persen secara tahunan pada Desember 2023. Bhima memperkirakan kenaikan harga beras sangat mungkin terjadi lagi pada 2024, bahkan bisa lebih tinggi dibanding tahun lalu jika masalah produksi tidak dibenahi.

Menjadi Komoditas Politik

Bhima menduga kenaikan anggaran subsidi pupuk tahun ini lebih didorong oleh motivasi politik lantaran awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk dalam jumlah kecil. “Sepertinya karena menjadi titik lemah Jokowi, maka baru mendapat perhatian sekarang,” kata Bhima.

Masalah pupuk bersubsidi menjadi isu yang diangkat para pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kampanye. Mulanya masalah pupuk diangkat Prabowo Subianto dalam debat perdana pada 12 Desember 2023. Kala itu Prabowo melontarkan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo ihwal kesusahan petani Jawa Tengah mendapatkan pupuk bersubsidi meski telah memiliki kartu tani.

Serangan itu dibalas oleh Ganjar dengan pernyataan bahwa masalah pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah yang pernah dipimpinnya selama dua periode, tapi juga di provinsi lain. Ganjar pun dalam beberapa kali kampanye menyatakan masalah pupuk bersubsidi terjadi karena pemerintah pusat memangkas kuotanya. Karena itu, ia berjanji menambah kuota pupuk bersubsidi dan membangun tiga pabrik pupuk guna memenuhi kebutuhan petani.

Isu yang sama juga diangkat oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan ini menjanjikan ketersediaan pupuk yang terjangkau. Mereka pun berjanji mengubah skema pembelian pupuk murah agar bisa dijangkau kapan saja dan berapa saja sesuai dengan kebutuhan petani.

Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi mengatakan anggapan publik mengenai keterkaitan antara kenaikan anggaran subsidi pupuk dan politik sangat beralasan. Musababnya, besaran subsidi selalu melonjak pada tahun-tahun politik. Pada 2019, anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp 34,3 triliun dari sebelumnya Rp 33,6 triliun. Tahun ini, anggaran subsidi kembali melonjak menjadi lebih dari Rp 40 triliun. “Saya kira tidak salah juga jika dikaitkan dengan motif politik.”

Kini, menurut Badiul, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah memastikan semua bantuan yang diberikan ke masyarakat, termasuk subsidi pupuk, tidak dikaitkan dengan agenda politik. (tem/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.