Berita UtamaInforial

Gubernur Sampaikan Capaian Kerja pada Penutupan Raker Kepala Daerah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan sejumlah capaian kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) sampai dengan tahun 2021 ketika menutup Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah se-Papua Barat di Manokwari, Jumat (5/11/2021) malam.

Gubernur menyampaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2020 adalah 64,09. Sementara realisasinya adalah 65,09.

“Secara umum IPM kita melampaui target yang ada di RPJMD. Walaupun demikian, masih berada di bawah capaian nasional yaitu 71,94,” ujarnya.

Indeks Gini atau Gini Ratio, kata Gubernur, mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Indeks Gini Papua Barat tahun 2020 adalah 0,382 atau sedikit di atas Indeks Gini Nasional yang hanya mencapai 0,381.

“Kinerja Gini Ratio yang positif dalam beberapa tahun mengakibatkan selisih Gini Ratio Papua Barat dan Nasional semakin kecil,” kata dia.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Papua Barat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan melampaui target RPJMD yaitu 22,42%. Sedangkan capaiannya adalah 21,37%.

Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat pada tahun 2020 adalah 6,80%.

“Jadi belum mencapai target RPJMD yaitu 6,28% karena adanya Pandemi Covid-19,” terang Dominggus.

Di sektor pendidikan, lanjut Gubernur, rata-rata lama sekolah (RLS) di Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 RLS Papua Barat sebesar 7,60%. Hal tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Papua Barat hanya mencapai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Ini menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang RLS masih berada di bawah RLS Provinsi,” tegasnya.

Dia menambahkan, harapan lama sekolah juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Papua Barat telah mencapai 12%.

“Demikian juga dengan harapan hidup yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 65,32%. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 66.02%,” tutupnya.

Hasilkan 9 Kesepakatan

Dalam kesempatan Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah tersebut, dihasilkan sembilan kesepakatan yang menjadi rekomendasi untuk dijalankan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi. Sembilan kesepakatan tersebut adalah;

Pertama, penyelesaian penegasan batas administrasi pemerintahan bagi Kabupaten dan Kota. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan batas administrasi pemerintahan dengan mengacu pada tahapan dan kewenangan pemerintah sesuai dengan Permendagri No 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Kedua, pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Pemberdayaan dimaksud berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu juga untuk menghindari duplikasi pengusaha yang sama mendapatkan pekerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketiga, Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) Otsus dialokasikan melalui dana Otsus 1% Block Grant dan 1,25% Specific Grant Kabupaten/Kota masing-masing dan Provinsi.

Keempat, Pendataan OAP (Sensus OAP). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan OAP dengan format sensus melalui aplikasi PROSPEK SAIK+ di bawah binaan BPS.

Kelima, Gubernur, Bupati dan Walikota tetap berkomitmen agar Papua Barat terbebas dari Miras, Narkoba, Lem Aibon, KDRT dan Kekerasan terhadap anak.

Keenam, pembangunan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (P2SDM) bekerjasama dengan PT. Petrotekno di Kabupaten Manokwari Selatan.

Ketujuh, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi, Kabupaten /Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung.

Kedelapan, Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua Barat mendukung mempersiapkan anak-anak asli Papua lulusan SMP yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan pada SMA Kasuari Nusantara.

Kesembilan, dalam rangka pelaksanaan Otsus di Papua Barat berdasarkan UU No 2 Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan pemberian ijin sektor perikanan, kehutanan dan pertambangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. (PB25)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Senin 8 November 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.